INDCYBER.COM,SAMARINDA-Penyerahan LKPD telah diberikan kepada Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK. Yang dihadiri Pimpinan Pemeriksaan Auditorat Utama Keuangan Negara VI Harry Azhar Azis.
Dalam rilisnya Harry Azhar Azis menyatakan bahwa BPK memberikan opini atas LKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 adalah Wajar Tanpa Pengecualian atau Unqualified Opinion.
Selain itu,BPK juga mengharapkan adanya beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yaitu penata usahaan aset tetap belum sepenuhnya tertib serta pengelolaan Perusda MBS yang belum memberikan konstribusi PAD optimal bila dibandingkan dengan nilai penyertaan modalnya.
Hal ini menunjukkan bahwa sekalipun telah meraih opini WTP, tetapi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tetap harus melakukan perbaikan tata kelola keuangan daerah. BPK berharap agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat segera menindaklanjuti rekomendasi BPK dalam jangka waktu 60 (enampuluh hari) hari sejak Hasil Pemeriksaan BPK diserahkan.
Menanggapi hal tersebut anggota DPRD Kaltim yang juga Ketua Fraksi PAN Baharuddin Demmu justru berbalik arah.Sikap tersebut ditunjukkan bukan dengan alasan karena dari beberapa Perusahaan Daerah plat merah milik Pemprov Kaltim hanya Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya (MBS) yang menjadi sorotan BPK.
“Saya sangat menghargai kinerja Pemprov Kaltim yang telah 7kali berturut turut mendapatkan WTP dari BPK RI, namun yang saat ini menjadi pertanyaan besar kenapa hanya Perusda MBS yang menjadi sorotan BPK sedangkan MMP jauh dari sorotan BPK seharusnya diuraikan secara detail la ini kan tidak,ada apa ini dengan BPK,”ujar Baharuddin Demmu kepada indcyber.com di ruang fraksi PAN,Rabu(1/7/2020).
Mantan Wakil Ketua DPRD Kukar ini juga meminta BPK agar menguraikan secara detail penggunaan anggaran yang telah disertakan diawal atau disebut penyertaan modal awal yang nilainya mencapai Rp 100 miliar lebih tersebut hingga kini tidak pernah disampaikan secara rinci.
“Yang harusnya disorot oleh BPK yaitu penyertaan modal awal MMP nilainya Rp 100 miliar lebih itu kemana, penggunaannya untuk apa, dipinjamkan ke siapa.Ini sama sekali tidak jelas dan tidak pernah diuraikan secara detail namun justru lolos dari sorotan BPK,”tegas Bahar.
Baharuddin Demmu sangat berharap kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan BPK khususnya agar menindaklanjuti apa yang telah ia suarakan terutama mengurai anggaran penyertaan modal MMP secara detail dan transparan.
Bukan hanya itu saja politisi senior PAN tersebut juga meminta BPK untuk mengurai penyertaan modal dari Pemprov Kaltim untuk Perusda Ketenagalistrikan.
“Selain mengurai penyertaan modal MMP,BPK juga harus mengurai penyertaan modal Perusda Ketenagalistrikan karena selama ini BPK tidak pernah mengurainya.Kalaupun anggaran itu habis tidak masalah asal peruntukannya jelas,”tegasnya.
Pria berkacamata ini mencurigai jika BPK ada”main mata”dengan oknum agar MMP lolos dari lubang jarum.
“Curiga boleh saja kenapa tidak, karena faktanya sudah jelas penyertaan modal awal dari Pemprov Kaltim untuk MMP tidak pernah diurai oleh BPK, ada apa ini?,”pungkasnya.
Penulis: Slamet Pujiono
Editor: Redaksi
Sumber: Indonesia Cyber
