INDCYBER.COM, SAMARINDA -Restruksasi dalam sebuah organisasi adalah sebuah hal yang biasa selama itu masih menganut ADRT yang telah ditetapkan oleh organisasi tersebut, tak terkecuali Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (GAPEKSINDO) Kaltim secara marathon menggelar Musyawarah Daerah ke IV di Kartanegara Room Hotel Bumi Senyiur Samarinda, Rabu (28/11/2018).
Seperti kita ketahui jika di Gapeksindo dalam mengambil suatu keputusan selalu melalui musyawarah mufakat. Musda GAPEKSINDO dihadiri oleh seluruh anggota Gapeksindo se Kaltim ,Pemprov Kaltim, unsur DPRD Kaltim serta tamu undangan yang lainnya.
Sementara itu Ketua Panitia Musda Gapeksindo ke IV Rony mengatakan jika tujuan utama Musda kali ini adalah untuk Restruksasi kepengurusan karena agenda ini rutin di gelar lima tahun sekali.
“Tujuan Musda ini adalah untuk Restruksasi kepengurusan kemudian yang ke dua bahwa kegiatan yang mendasar akan mengadakan diskusi panel yang mana tema itu kita angkat untuk memberikan pemahaman kepada teman teman yang berkecimpung di dunia Konstruksi karena untuk pekerjaan di Lapangan sering dibenturkan dengan aturan yang sering simpang siur ,untuk itu kami menghadirkan narasumber yang sangat berkompeten dari Kejati, Dirjen, Gubernur Kaltim yang saat ini diwakili oleh Kepala Biro Administrasi dan pembangunan,” ujar Rony di sela Musda ke IV Gapeksindo kepada Indcyber.com.
Disisi lain saat disinggung terkait akhir akhir ini untuk segi keuangan Pemprov tergolong berkurang, Ketua Gapeksindo Kaltim terpilih Slamet Suhariadi mengatakan jika Gapeksindo di bawah kepemimpinan lima tahun ke depan akan mencoba sektor swasta dan BUMN atau BUMD,pada intinya Slamet Suhariadi mengajak seluruh anggota Gapeksindo Kaltim mengajak sesama rekan kontraktor untuk lebih kreatif mencari proyek di luar Pemerintah .
Hal ini disebabkan sebagian besar kontraktor di Bumi Etam, masih mengandalkan proyek pemerintah.
Kondisi ini diakui Ketua Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (Gapeksindo) Kaltim, terpilih, Slamet Suhariadi.
Semakin menurunnya anggaran pemerintah di Kaltim, artinya proyek konstruksi juga ikut menipis. Otomatis, persaingan antar kontraktor pun, kata Slamet, semakin ketat.
“Jadi linier antara penurunan anggaran pemerintah, dengan menurunnya jumlah kontraktor. Yang semula 100 peluang diperebutkan 1.000 kontraktor, sekarang tinggal 30 peluang diperebutkan 1.000 kontraktor. Otomatis, banyak yang tak kebagian,” ujar Slamet.
Contohnya proyek di swasta maupun Badan Usaha Milik Negara atau Daerah (BUMN, BUMD) atau, lanjut Slamet, para kontraktor bisa menciptakan usaha sendiri.
Teman-teman yang belum coba sektor swasta dan BUMN atau BUMD, ya harus kita dorong untuk mencoba. Bisa juga menciptakan usaha sendiri di bidang konstruksi. Misalnya ada tanah, dibikin rumah baru dijual, atau jadi pemborong,” tegas Slamet yang juga pernah menduduki posisi Ketua LPJK Kaltim.
Selain menurunnya dana pemerintah lanjut Slamet, regulasi yang tidak baku pada pemerintah sebagai pengguna jasa, juga bakal jadi perhatian Slamet, selama memimpin Gapeksindo.
“Yang tak baku itu begini, untuk ikut lelang tentu ada syarat dan kriteria. Misalnya jumlah tenaga ahli yang diperlukan sekian. Yang tidak wajar misalnya untuk proyek Rp 10 miliar syaratnya harus punya tiga tenaga ahli. Tapi, untuk proyek Rp 1 miliar justru syaratnya lebih banyak, perlu lima tenaga ahli misalnya. Nah, yang seperti ini akan kita kritisi. Biar aturannya jadi baku,” urai Slamet.
Tidak adanya aturan kriteria baku untuk memenangkan lelang ini, diakui Slamet, berpotensi disalahgunakan oknum tertentu.
“Katakanlah syarat kriteria dibuat se-spesifik mungkin. Supaya, hanya penyedia jasa tertentu yang bisa memenangkan,” katanya lagi.
Faktor tidak bakunya syarat dan kriteria ini, menurut Slamet, berpotensi menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat.
“Karena kriteria yang diarahkan ini membuat peluang penyedia jasa untuk ikut serta, semakin kecil,” ucapnya.
Kepada rekannya sesama kontraktor, Slamet mengajak untuk meningkatkan kompetensi dan kesiapan perusahaan. Tujuannya, agar semakin kompetitif dalam mendapatkan paket kegiatan.
“Ya harus siapkan senjata. Kalau kontraktor, senjatanya tentu sumber daya manusia, peralatan. Kompetensi ini harus ditingkatkan. Sekarang tenaga asing bisa masuk. Kalau kita tak meningkatkan kompetensi, ya akan tertinggal,” pungkas Slamet Suhariadi Ketua Gapeksindo Kaltim terpilih pada Indcyber.com.
Musyawarah Daerah ke IV Gapeksindo di buka langsung oleh Kepala Biro Administrasi dan Pembangunan Pemprov Kaltim Fadjar Djoyohadikusumo mewakili Gubernur Kaltim, anggota DPRD Kaltim Komisi III Sapto Setyo Pramono, Nixson Butarbutar serta seluruh undangan ,dengan mengusung tema yang sederhana tapi mengandung makna yang dalam, Peluang dan Tantangan Pembangunan Infrastruktur Provinsi Kalimantan Timur Yang Berdaya Saing Sesuai Amanat UU RI nomor 2 Tahun 2017.
Ketua terpilih Gapeksindo Kaltim Slamet Suhariadi juga sangat berharap jika seluruh anggota Gapeksindo kedepannya bisa bekerja lebih baik, bekerja lebih cepat serta selalu memperhatikan dan memperjuangkan kepentingan anggota serta dapat diberdayakan. 
