INDCYBER.COM,SAMARINDA –Di saat negeri ini khususnya Kaltim sedang memperingati Hari Pendidikan Nasional, Gubernur Kaltim Isran Noor beserta pejabat teras justru Plesiran ke luar Negeri untuk ke dua kalinya semenjak dilantik 1 Oktober 2018 lalu.
Di hari yang sama puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Garuda Mulawarman menggelar aksi damai dalam memperingati Hari Pendidikan
Nasional Tahun 2019 di depan kantor Gubernur Kaltim, jalan Gajah Mada, Kamis (2/5/2019) pagi tadi hingga jelang siang.
Selain melakukan orasi, serta membentangan spanduk.
Mahasiswa juga membawa keranda mayat sebagai simbol matinya pendidikan di Kaltim.
Di sela melakukan orasi, massa aksi juga melakukan dialog dengan perwakilan Dinas Pendidikan (Disdik) Kaltim,yang ditutup dengan pemberian kajian pendidikan dari mahasiswa ke perwakilan Disdik.
Tak hanya itu, di akhir aksi, massa lalu membakar keranda mayat, dengan diiringi lagu-lagu perjuangan khas mahasiswa.
Humas aksi, yang juga menjabat sebagai Menteri Sosial dan Politik BEM KM Universitas Mulawarman (Unmul), Derviansyah menjelaskan, pendidikan di Kaltim sedang tidak baik-baik saja, ada masalah besar yang harus dituntaskan oleh pemerintah.
Pihaknya juga mengecam prilaku pemerintah kepada guru honorer, terkait dengan kesejahteraan guru-guru tersebut.
“Masih banyak masalah di Kaltim terkait dengan pendidikan.Guru honorer misalnya, gaji mereka memang naik, dari Rp 2,1 juta menjadi Rp 2,4 juta, tapi insentif yang biasa mereka dapatkan senilai Rp 300 ribu, sekarang sudah tidak ada lagi, jadi ya tidak ada yang naik,” urainya, Kamis (2/5/2019).
Tak hanya itu, menurutnya juga pendidikan di Kaltim masih jauh dari kata layak,tidak meratanya pendidikan, termasuk tidak jelasnya arah pendidikan menjadi suatu keharusan bagi pemerintah untuk segera menuntaskan masalah itu.
Yang lebih membuat massa aksi geram, tidak ada satu pimpinan pemerintahan provinsi Kaltim yang dapat menemui massa aksi, karena mereka mendapatkan informasi, semua jajaran pimpinan, mulai dari Gubernur dan Wagub sedang Plesiran ke luar negeri.
Sesuai dengan pasal 31 UUD 1945, menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan dan mengikuti pendidikan dasar, dan pemerintah wajib membiayainya.
Dari data yang diperoleh massa aksi, sejak 2018, ada 1.707 dari lima kabupaten/kota di Kaltim anak putus sekolah, yang berasal dari Balikpapan, Samarinda, Bontang, Penajam Paser Utara dan Paser.
Mahasiswa tidak ditemui oleh pejabat teras kantor Gubernur tapi hanya berdialog di depan pintu utama gerbang kantor dengan Sekretaris Dinas Pendidikan Kaltim Joni Topan didampingi oleh Idham.
Momentum hari pendidikan nasional, yang jatuh pada 2 Mei setiap tahunnya,massa aksi menuntut kepada pemerintah untuk segera menuntaskan masalah pendidikan, di antaranya:
1. Pulihkan kembali moralitas pendidikan di Kaltim.
2. Tuntaskan infrastuktur pendidikan secara berkelanjutan dan merata di Kaltim
3. Menuntut pemerintah untuk menetapkan gaji honorer sesuai UMP dan tidak menghapus insentif guru honorer
4. Transparansi beasiswa Kaltim tuntas.
5. Wujudkan jaminan pendidikan nasional.(sp)
