Indcyber.com, SAMARINDA – Komisi IV DPRD Kaltim, yang membidangi masalah pendidikan, gelar hearing pendapat bersama Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim, Senin (11/11/2019), bertempat di Gedung D Lantai 3 DPRD Kaltim.
Dalam kegiatan tersebut, dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim Anwar Sanusi,dan dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kaltim H.Rusman Yaqub, M.SI, didampingi Sekretaris Komisi Salehuddin dan beberapa anggota dari Komisi IV ..
Menurut, H.Jawad Sirajuddin, anggota Komisi IV, dari fraksi PAN, kepada indcyber.com mengatakan bahwa ini merupakan awal pertemuan bersama Kepala Dinas Pendidikan, yang baru, Anwar Sanusi, dengan komisi IV yang berlangsung hari ini.
“Tadi sudah kami sampaikan terkait masalah pembangunan SMA / SLTA Samarinda Seberang, yang dinilainya tidak ada perhatian dari pemerintah,”ucapnya .
Ia, mengatakan bahwa anggota dewan punya tugas berupa reses setiap 4 bulan sekali.
“Reses diadakan 3 kali dalam setahun, kalau kami turun lagi, maka konsekuensinya akan ditanya hal yang sama. Jadi kami akan terus mendesak Kadis Pendidikan, agar ini bisa segera ditindaklanjuti,” tegasnya.
Lebih lanjut, dirinya menolak alasan Kadisdik Anwar Sanusi, yang dianggap sangat klasik, yaitu tidak adanya lahan/tanah.
“Itu bukan masalah yang sulit, Kaltim ini bukan berdiri kemarin, tapi sudah beberapa tahun lalu kita merdeka. Masa sampai detik ini belum ada SMA/SMK, yang berdomisili di Kecamatan Samarinda Seberang,”ujarnya
Untuk apa bicara program. jika Dinas Pendidikan Prov Kaltim tidak melaksanakan pemerataan
“Kami akan mengawal, supaya menghadirkan gedung SLTA di Kecamatan Samarinda Seberang. Ini semua agar anak-anak kita tidak terlalu jauh,” terangnya.
“Masa yang berdomisili di Samarinda Seberang harus jauh-jauh ke kota. Sementara, jarak tempuh sudah memakan waktu kurang lebih setengah jam. Ini juga menimbulkan kemacetan, karena banyaknya anak-anak SMA, yang diantar orangtuanya,” sambungnya.
Kepala Dinas Pendidikan Kaltim, Anwar Sanusi, M.Pd, yang ditemui seusai rapat. Ia mengatakan bahwa dinas pendidikan sudah mengevaluasi dan menginventarisir keluhan masyarakat di Samarinda Seberang.
“Nanti akan kita tindak lanjuti bersama terkait sekolah-sekolah yang belum mempunyai gedung. Itu sudah kita upayakan melalui usulan Unit Sekolah Baru dari pusat. Akan tetap kita harus melihat dulu, apakah tanahnya sudah bersertifikat, serta sudahkah diserahkan ke pemerintah apa belum,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, jika tanah tersebut milik kabupaten/kota, maka harus menyerahkan terlebih dahulu kepada provinsi. Jika tidak ada penyerahan, maka tidak bisa dilakukan.
Kemudian kepala sekolah yang tidak berada di tempat dan jarang ada aktifitas, akan di evaluasi kembali oleh Anwar.
“Akhir Desember, kita usulkan ke gubernur, terkait kepala sekolah yang jarang ada aktifitas. Jika menurut Isran, harus dimutasi atau penyegaran, bahkan harus diganti. Maka akan kami ganti,”pungkasnya. (adv/sp)
