BONTANG-Seiring beredarnya video ucapan Edy Mulyadi yang menghina rakyat Kalimantan dan notabene adalah caleg gagal dari PKS pada saat itu para petinggi Partai Keadilan Sejahtera membantah keras jika Edy Mulyadi sudah bukan kader PKS.
Hal tersebut juga diungkapkan oleh Anggota DPRD Kaltim dari fraksi PKS H Harun Al Rasyid saat dikonfirmasi via telepon selulernya,Minggu(23/1/2022)malam jika Edy Mulyadi bukan kader maupun pejabat struktur PKS dimanapun.
“Edy Mulyadi memang pernah menjadi caleg PKS namun setelah proses pemilu usai hingga kini yang bersangkutan tidak aktif di struktur level manapun dan bukan pejabat struktur PKS,”ujar Harun.
Harun dengan tegas jika apa yang telah diucapkan oleh Edy Mulyadi sama sekali tidak ada kaitannya dengan PKS.
“Sehingga sama sekali tidak ada kaitan PKS dengan pernyataan yang bersangkutan. Segala sikap resmi PKS disampaikan oleh Juru Bicara Resmi DPP PKS dan juga Anggota Fraksi PKS DPR RI sesuai dengan tupoksi dan bidang. Sikap resmi PKS bisa dilihat secara utuh di website dan media sosial resmi PKS,”ucapnya.
Perlu diketahui jika sikap resmi PKS terhadap pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) disampaikan dalam forum-forum yang konstitusional oleh Fraksi PKS sesuai tugas dan wewenang Anggota DPR RI.
Sementara itu penolakan PKS terhadap pemindahan IKN dilakukan dalam ruang konstitusi, dijamin oleh Undang-undang sehingga sikap penolakan PKS di DPR adalah langkah yang konstitusional dengan argumentasi yang amat rasional. Sikap PKS sebagai penyeimbang pemerintah bukan berarti bersikap asal beda dan tanpa penjelasan yang lengkap dan akademik.
Perbincangan soal IKN dibawa ke publik dengan iklim perbincangan yang sehat. Anggota Fraksi PKS juga banyak diundang dalam berbagai forum publik termasuk oleh media dan menginginkan perbincangan soal IKN juga jadi perhatian publik dengan diskusi yang sehat dalam bingkai demokrasi.
“Pertama, terkait IKN, secara pribadi dan sbg anggota DPRD provinsi yang mewakili masyarakat Kaltim, khususnya dapil 6 senang aja Kaltim dipilih sebagai IKN. Penolakan Fraksi PKS DPR RI juga bukanlah sikap yang anti terhadap pemindahan IKN ke Kaltim atau ke tempat manapun yang dipilih, seandainya yang dipilih bukan Kaltim,”tutur Ketua Fraksi PKS DPRD Kaltim ini.
Akan tetapi, penolakan itu lebih pada momentum dan prioritas. Sekarang ini, bangsa kita sedang menghadapi berbagai masalah. Covid 19 yang belum kunjung selesai, APBN dan APBD yg belum normal, kondisi ekonomi yang lesu, utang negara yang semakin besar dan pengangguran yang semakin meningkat.
“Semua itu menurut pandangan PKS lebih prioritas untuk ditangani dan diselesaikan ketimbang memindahkan IKN, yang nantinya juga akan semakin membebani APBN. Lagi pula, memindahkan IKN tidak termasuk program prioritas dalam janji kampanye Presiden,”pungkasnya.(red)
