INDCYBER.COM, SAMARINDA – Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur menjadi perbincangan hangat di sejumlah media masa dan kawan-kawan aktifis mahasiswa dalam diskusi di warung kopi saat ini.
Nampaknya Pemerintah Indonesia sangat serius untuk melakukan pemindahan ibu kota Negara ke luar pulau Jawa. Hal ini di sampaikan oleh Presidan Republik Indonesia Joko Widodo melalui Sidang Tahunan MPR,DPR dan DPD Tahun 2019 untuk memindahkan ibu kota Negara ke Kalimantan.
Pertanyaan besarpun muncul, apa sebenarnya urgensi pemindahan Ibu Kota Negara sehingga Pemerintah sangat serius melakukan pemindahan Ibu Kota Negara Ke Pulau Kalimantan?
Berdasarkan data Bapenas ada beberapa faktor yang mendasari pemindahan ibu kota Negara diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Sekitar 57 % penduduk Indonesia terkonsentrasi di pulau jawa sehingga tingkat kepadatan penduduknya sangat padat. Di bandingkan dengan darah – daerah lain memiliki jumlah penduduk sangat rendah (<10%) kecuali pulau sumatra.
2. Kontribusi Ekonomi Per Pulau terhadab PDB Nasional .
3. Krisis ketersediaan air di pulau jawa terutama di Jakarta dan jawa.
4. Konversi lahan terbsar terjadi di pulau jawa.
5. Pertumbuhan urbanisasi yang sangat tinggi, dengan dengan konsentrasi penduduk terbesar di Jakarta dan Jabodetabek.
6. Meningkatnya beban Jakarta sehingga terjadinya penurunan daya dukung lingkungan dan besarnya kerugian ekonomi mencapai angka kerugian ekonomi akibat kemacetan Rp. 56 Trilliun per tahun.
Berdasarkan data di atas tentu menjadi dasar kuat bagi pemerintah untuk melakukan pemindahan Ibu Kota Negara untuk mencapai pemerataan pembangunan dan pemerataan ekonomi di Indonesia.
Pembangunan tidak lagi terpusat di pulau Jawa namun dapat merata keseluruh wilayah yang ada di Indonesia karena akan secara otomatis mendorong para investor untuk berinvestasi di Provinsi maupun Kabupaten Kota di sekitar Ibu Kota Negara.
Secara Resmi Presiden Jokowi telah mengumumkan pemindahan ibu kota Negara ke Kalimantan Timur, yaitu sebagaian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara.
Ini sangat tepat agar Pembangunan infrastruktur dapat merata, Kaltim jangan hanya diambil sumber daya alam saja tapi tidak pernah di perhatikan kesejahraan masyarakatnya masih banyak terjadi diskriminasi yang terjadi di Kaltim.
Dengan statmen Bapak Presiden memindahkan ibu kota ke pulau Kalimantan tepatnya Kaltim ini sebagai wujud pemeraatan pembangunan di segala sektor yang berkeadilan dan wujud dari Indonesia yang berdaulat.
Kalimantan Timur memiliki banyak tokoh tokoh yang layak duduk menjadi Menteri di Kabinet Indonesia Kerja Jilid II, salah satu tokoh yang sangat berpengaruh dan pantas menjadi Menteri yaitu Isran Noor tak lain adalah Gubernur Kaltim.
Penulis :Abdul Rahim
Ketua Bidang Advokasi Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia
Editor :Slamet
