INDCYBER.COM,PENAJAM, Baru baru ini telah terjadi penyerangan terhadap pekerja PT. Istaka Karya, oleh kelompok bersenjata di daerah Nduga, yang menewaskan setidak-tidaknya 31 orang pekerjanya. Namun, apa benar yang terjadi, bahwa penembakan tersebut, sekedar bermotif untuk membunuh para pekerja infrastruktur di daerah Nduga? mengapa Kelompok Bersenjata menembak dan membunuh para pekerja di PT. Istaka Karya, bukannya di daerah Nduga terdapat puluhan Perusahaan lokal, yang juga dalam kesempatan lain, ikut mengerjakan proyek infrastruktur dalam skala kecil, misalnya paket belanja dari APBD Daerah atau setidak-tidaknya, terdapat segelintir pelaku jasa konstruksi lokal diundang oleh kontraktor pemenang tender Proyek APBN, untuk ikut serta mennjadi sub kontrak, dengan upah seadanya, yang disediakan dari pemenang tender nasional.
Para pelaku Jasa Konstruksi lokal di daerah Nduga hampir tidak pernah terdengar, mendapatkan serangan dari Kelompok Bersenjata, lalu mengapa PT. Istaka Karya justru bernasib berbeda?
Terhitung sejak setahun yang lalu, saat tim DPR RI dari Dapil Papua, menginvestigasi sejumlah tender lelang Proyek Infrastruktur yang di kerjakan di sejumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, dimana tender lelang tersebut berada langsung dibawah wewenang Balai Besar Jalan dan Jembatan Provinsi Papua, yang bertanggung jawab langsung ke Kementerian PUPR di Jakarta.
Yang menarik adalah, sebagian besar proses tender tersebut, melibatkan Perusahaan-Perusahaan Jaskon yang berasal dari luar Papua. Bahkan, terdapat seorang Ketua DPRD dari salah satu Kabupaten di Provinsi Papua, yang ikut menerangkan bahwa kewenangan mereka tidak bisa menyentuh praktek “pengaturan” tender proyek infrastruktur yang dilakukan oleh Balai Besar Jalan dan Jembatan yang berdiri dibelakang otoritas Kementerian di Pusat. Yang mereka sesali, disetiap event pengumuman tender proyek, selalu dimenangkan oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki lobi yang kuat di Kementerian Pusat.
Sehingga praktek semacam ini, menimbulkan protes keras dari asosiasi jasa konstruksi lokal, yang terpaksa harus menjadi penonton di daerahnya sendiri, sedangkan berbagai fasilitas pendanaan yang memang disiapkan dari sumber pendanaan APBN (yang katanya untuk membiayai pembangunan di Tanah Papua) dan mendistribusikan kesempatan lapangan pekerjaan bagi para pekerja lokal di Tanah Papua, tidak pernah benar-benar terjadi.
Maka terungkaplah apa sebenarnya yang melatar belakangi kasus penembakan pekerja proyek konstruksi yang menewaskan setidak-tidaknya 31 orang pekerja yang berasal dari salah satu Badan Usaha, yang kantor domisilinya berasal dari daerah Jakarta Selatan, Kebayoran Baru.
Tentunya tidak menjadi kebetulan, jika Kantor Kementerian PUPR juga berkedudukan di daerah Jakarta Selatan, Kebayoran Baru. Apakah praktek monopoli proyek-proyek APBN yang selama ini di distribusikan ke Tanah Papua, dengan rencana belanja yang begitu sangat besar, hanya membuka lapangan pekerjaan bagi Perusahaan -Perusahaan yang berafiliasi dengan kepentingan elit Nasional?
Dalam catatan tender lelang proyek yang dilaksanakan oleh sejumlah Balai dibawah Kementerian PUPR, PT. Istaka Karya tercatat tidak hanya memenangkan tender di Tanah Papua, Perusahaan asal Jakarta ini juga banyak mengikuti lelang di sejumlah daerah, misalnya perusahaan ini memenangkan tender Pembangunan Jalan Layang Kapten Tendean – Blok M – Cileduk, Paket Kostrad Cileduk dengan HPS 282 Miliar Rupiah, Perusahaan ini juga pernah memenangkan tender Pembangunan Rumah Susun Sewa Sumatera 2 yang dilaksanakan oleh Pengembangan Perumahan di Kemen PUPR dengan nilai HPS mencapai 79 Miliar, Perusahaan ini juga pernah memenangkan tender proyek Penggantian Jembatan Air Minanga di Provinsi Sumatera Selatan dengan nilai HPS 14 Miliar, dan masih banyak lagi .
Di setiap daerah, attitude para pelaku Jaskon(Jasa Konstruksi) Lokal yang selalu menyisihkan sebagian keuntungan mereka untuk membantu kegiatan masyarakat adat, dan sumbangan kegiatan keagamaan, menjadikan akses lapangan pekerjaan bagi mereka, sama dengan membantu masyarakat lokal. Dan kondisi ini terlihat berbeda, ketika perusahaan jaskon Nasional yang mengambil alih tender proyek, bisa dipastikan mereka hanya fokus menuntaskan pekerjaan, dengan HPS proyek yang terbilang besar (dalih daerah terisolir) dan tidak begitu perduli dengan akses masyarakat lokal untuk mendapatkan sedikit bantuan untuk kegiatan pesta adat atau untuk kegiatan keagamaan.
Maka peristiwa penembakan 31 orang pekerja PT. Istaka Karya, di daerah Nduga, sejak awal telah bisa di prediksi, dimana kesenjangan sosial, dan sentimen warga lokal yang sudah paham, bahwa dana infrastruktur yang dikirim dari sumber pembiayaan APBN ke Tanah Papua, sejatinya adalah dana yang digunakan untuk membantu masyarakat lokal pada sisi penyediaan lapangan pekerjaan, sesuai Janji Presiden, dalam agenda nawacita di Tanah Papua. Namun dalam prakteknya, justru penciptaan akses pembangunan infra dengan sumber dana yang besar, hanya menciptakan lapangan pekerjaan bagi pelaku Jaskon Nasional.
Ini benar benar merupakan, masalah yang serius, yang harus dipahami oleh para pengambil kebijakan di level Kementerian dan segera untuk diambil tindakan nyata (solve), agar rasa keadilan bagi pemenuhan akses lapangan pekerjaan bagi orang orang lokal, tidak terus terjadi di Tanah Papua, ditengah tengah gemerlapnya “bunyi konsonan dana” yang jumlahnya terkadang membuat “iri” daerah daerah di luar Tanah Papua.. termasuk Kaltara dan Kaltim.
Sementara itu apa kabar mega proyek Multi Years Contrak(MYC),seperti proyek Jalan Tol yang kunjung selesai,Jembatan Mahakam IV serta masih banyak proyek lainnya yang masih terbengkalai.Kaltim adalah penyumbang devisa terbesar tapi kenapa proyek insfrastruktur masih amburadul.Padahal di tahun 2019 Dinas PUPR Kaltim dapat jatah Rp 1,1 Triliun teruntuk proyek insfrastruktur .
“Jika saya nanti terpilih kembali menjadi anggota DPR RI maka saya akan memperjuangkan agar insfrastruktur kaltim juga lebih maju seperti negara sebelah,lalu untuk Dana Bagi Hasil(DBH) untuk Kaltim agar mendapatkan lebih besar saya akan terus berjuang di pusat demi Kaltim Sejahtera,”tegas Ihwan Datu Adam anggota Komisi VII DPR RI sekaligus caleg DPR RI nomor urut 2 Dapil Kaltim dari Partai Demokrat.
Masih lanjut Ihwan Datu Adam jika insfrastruktur Kalimantan Timur masih tertinggal jauh dengan Provinsi lain di Indonesia.Disisi lain caleg Partai Demokrat Dapil Kaltim nomor urut dua ini meminta kepada Pemerintah untuk berlaku adil.
“Saya selaku anggota Komisi VII Dapil Kaltim meminta perhatian yang serius kepada Pemerintah pusat untuk Bumi Etam ini karena kita kan Provinsi penyumbang devisa terbesar dengan terkenal pwnghasil migas dan batu bara,kita menyumbang ke pusat sekitar 600 Triliun dan ketika kembali ke Kaltim tidak cukup 15 persen.Coba kita simak masa provinsi kita kaya membangun jalan tol saja membutuhkan waktu sampai 10 tahun dan sampai saat ini belum selesai,ini bukti ketidak adilan pemerintah kepada daerah,Kaltim dalam hal ini jelas minta keadilan,”pungkasnya dengan nada tegas.
Penulis:Ihwan Datu Adam,Anggota komisi VII
Editor:Slamet Pujiono
