INDCYBER.COM, SAMARINDA -Keinginan beberapa anggota DPRD Kaltim agar Badan Kehormatan DPRD Kaltim bekerja maksimal untuk mengusut tuntas dugaan fee dari proyek MYC senilai Rp 8 Miliar yang konon akan dibagi rata kepada 55 anggota DPRD Kaltim masih menunggu laporan resmi dari pihak yang telah menghembuskan isu tersebut.
Karena mekanismenya Badan Kehormatan (BK) DPRD Kaltim baru bisa menindaklanjuti benar tidaknya isu oknum anggota DPRD menerima fee Rp8 miliar dari kontraktor proyek multi years conctrac (MYC), apa bila ada pihak yang mengadukan ke BK dan dalam aduannya juga disebutkan pihak yang diadukan.
“BK DPRD siap menelusuri isu tersebut apakah benar atau tidak, tapi ketentuan formilnya seperti itu. Sejauh ini BK belum menerima pengaduan tetang hal itu, baik dari anggota sendiri maupun masyarakat,” ujar Ketua BK DPRD Kaltim, Dahri Yasin saat dikonfirmasi indcyber.com via telepon selulernya, Rabu (12/6/2019)siang.
Dijelaskan, BK baru bisa bekerja sebagaimana diinginkan anggota, kalau ada pengaduan masuk, dalam surat pengaduan tersebut disebutkan pihak teradu, atau pemberi fee, kemudian dalam surat aduan dijelaskan kronologi pemberian fee.
Apabila ada aduan formil masuk BK dan anggotanya akan rapat membuat jadwal kegiatan, bisa berupa memanggil pengadu memberikan keterangan tambahan, memanggil teradu untuk diklarifikasi, dan mencocokkan peristiwa yang terjadi dengan tata tertib anggota dewan.
“Sekarang ini yang berkembang di dewan hanya bisik-bisik, ada oknum menerimakan uang Rp8 miliar dari kontraktor, uang itu disebut-sebut didistribusikan kontraktor melalui Kadis PU Kaltim,”imbuh Politisi Senior Golkar Kaltim ini.
Sementara itu sejumlah anggota Dewan juga menyarankan agar BK memanggil penulis berita yang telah dianggap sudah membuat marwah lembaga wakil rakyat tersebut tercoreng, pemanggilan tersebut untuk diklarifikasi kebenaran isu tersebut. (adv/sp).
