INDCYBER.COM,SAMARINDA-Ditetapkannya Kaltim sebagai IKN, menggantikan ibu kota Jakarta, tentu menjadi kesempatan baik bagi pemerintah provinsi untuk memajukan dan meningkatkan pembangunan dan perekonomian masyarakat.
Akan tetapi hal tersebut menjadi salah satu ke khawatiran sendiri bagi beberapa kalangan, untuk mempertanyakan keterlibatan masyarakat dalam membangun ibu kota negara.
Mendapat kunjungan dari mahasiswa Universitas Pertahanan Jakarta Komisi I DPRD Kaltim melakukan diskusi bersama terkait kesiapan Pemerintah Provinsi dalam menyambut perpindahan Ibu Kota Negara, bertempat di ruang rapat Komisi I, Lantai III DPRD Kaltim Jalan Teuku Umar,Rabu (26/2/2020).
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kaltim, H. Jahidin menyebutkan, kunjungan tersebut kurang lebih seperti Kuliah Kerja Nyata (KKN) dalam perkuliahan. Mereka mempertanyakan kesiapan DPRD Kaltim, termasuk Pemerintah Provinsi dalam menjemput IKN.
“Ada semacam catatan-catatan dan sumbangan pemikiran dari mereka untuk pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam pemindahan ibu kota kedepannya,” ujarnya kepada indcyber.com,Rabu(26/2/2020)
Selain itu, mereka juga mempertanyakan terkait ditunjuknya Kaltim sebagai IKN, apakah bisa dipersamakan dengan Pemerintahan DKI Jakarta, yang kepala daerahnya ditunjuk tidak melalui pemilihan umum. Kemudian ia menyampaikan hal tersebut tidak bisa dilakukan.
Ia menjelaskan, jika Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara yang menjadi lokasi pemindahan yang diamanatkan, untuk dipersamakan seperti di DKI masih wajar.
“Sedangkan untuk daerah lain seperti Balikpapan, Samarinda, dan daerah lainnya itu tidak mungkin terwujud. Karena jika itu dilakukan, mungkin masyarakat banyak yang tidak menerima,”urainya.
Dalam pemilihan kepala daerah merupakan hak rakyat untuk menentukan. Jika semua dilakukan dengan penunjukkan tentu masyarakat tidak menerima.
Ia menuturkan karena tiap-tiap kabupaten pasti mempertahankan keunggulan, kekurangan, dan kelebihan dari pada pejabatnya. Dan bisa saja mengakibatkan kemunduran demokrasi jika diberlakukan.
“Siapa yang dekat dengan pemimpin, itu yang bisa berkuasa,” ucapnya.
Sementara itu, perwakilan dosen dari mahasiswa Universitas Pertahanan, DR Anang PU, menyebutkan tujuan dari kunjungannya ke DPRD Kaltim sangat berharap dengan pemindahan IKN ke Kaltim tidak ada terjadinya konflik. Sehingga membutuhkan benefit untuk Pemerintahan Provinsi.
Ia menceritakan, kunjungan tersebut bersama mahasiswanya merupakan program Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDL), sebagai implementasi perguruan tinggi di masyarakat. Dan sekaligus mempertanyakan kesiapan daerah menjadi IKN.
“Ternyata memang sudah ada proses-proses yang dilakukan dalam kesiapan daerah menjadi ibu kota ini sungguh sangat luar biasa yang dilakukan oleh Provinsi Kaltim,”pungkas Anang.(advertorial)
Penulis: Slamet Pujiono
Editor: Bayu
Sumber:indcyber.com
