INDCYBER.COM, SAMARINDA-Komisi IV DPRD Kaltim menggelar hearing dengan Disnakertrans Provinsi Kaltim, Disnakertrans Kabupaten Berau serta Serikat pekerja Berau terkait tindak lanjut penyelesaian Perselisihan Perburuhan karena imbas dari PHK massal 486 karyawan PT Buma Lati Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.
Hearing digelar di ruang rapat gedung E lantai dasar DPRD Kaltim Jalan Teuku Umar Karang Paci, Rabu (5/2/2020).Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Yakub pimpin langsung hearing didampingi oleh wakil ketua Komisi IV Ely Hartati Rasyid serta anggota Fitri Maisyaroh, Abdul Kadir Tappa dan Herliana Yanti.
Maka, pihak karyawan yang terkena PHK, kemudian tidak menerima keputusan sepihak dari perusahaan, hingga permasalahan ini dibawa kepada DPRD Provinsi Kaltim.
“Kasus ini telah kami bawa kepada pemerintah daerah, namun tidak ada solusi masalahnya hingga saat ini, akhirnya saya laporkan ke DPRD Kaltim, dengan harapan mendapat titik terang” ujar Sulhan Ketua SPSI Kabupaten Berau, usai hearing dengan Komisi IV DPRD Kaltim.
“Kami tidak terima PHK sepihak, karena tidak ada penjelasan yang logis dari perusahaan terkait keputusan ini, boleh PHK asalkan mengikuti regulasi yang ada, dan jika benar-benar tidak menemukan solusi, maka PHK pun dapat diberlakukan,”imbuhnya.
Sementara itu Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Rusman Ya’qub memutuskan untuk memanggil pihak PT. Buma Lati, pada hari Senin atau Selasa mendatang, untuk mengikuti rapat lanjutan.
“Kami akan memanggil Pihak PT. Buma Lati agar dapat menjelaskan bagaimana titik permasalahan yang ada, maka akan ada rapat lanjutan, dimana semua pihak terkait akan diundang pada Senin mendatang,”ujar Rusman Yakub kepada indcyber.com usai hearing.
“Kita akan lihat bagaimana solusi terbaik terkait masalah ini,kalau dipekerjakan lagi jelas tidak mungkin,”pungkas Rusman.(adv/sp)
