INDCYBER.COM, SAMARINDA -Bertempat di Gedung Utama DPRD Provinsi Kalimantan Timur Jalan Teuku Umar Samarinda, digelar Rapat Paripurna ke 16 dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi fraksi DPRD Kaltim Terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)Gubernur Kaltim APBD 2018 dan Raperda Pelaksanaan APBD yang beberapa waktu lalu telah disampaikan oleh Plt Sekdaprov Kaltim Sa’bani.
Dalam Rapat Paripurna ke-16 DPRD Kaltim yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun, didampingi Wakil Ketua DPRD Kaltim Andi Faisal Assegaf, serta dihadiri Asisten I Setda Provinsi Kaltim Bere Ali, mewakili Gubernur Kaltim Isran Noor, Senin (17/6/2019).
Seluruh fraksi telah menyampaikan pemandangan umumnya dan seluruhnya sama terkait banjir namun dari Fraksi PAN selain menyoroti banjir juga lebih menyoroti kelebihan anggaran dalam pembiayaan kegiatan.
Hal ini disampaikan oleh politisi PAN Dapil Penajam Paser H Muspandi, SE, dia mengatakan di Tahun ini Kaltim mengalami Silpa yang cukup tinggi yakni menyentuh angka Rp 1,8 Triliun.
“Dari capaian yang kita hitung saat ini Kaltim mengalami Silpa anggaran sebesar Rp 1,8 Triliun itu mencerminkan apa yang telah dikerjakan oleh OPD terkait tidak memenuhi target na hal inilah yang kita sayangkan, “ujar Muspandi kepada indcyber.com.
Masih sambung Muspandi dari hal itulah pihaknya akan mempelajari dari bidang mana saja, dari urusan mana saja sehingga Silpa bisa meningkat sangat tajam.
Terkait nanti ada Silpa negatif kedepan juga akan dicari regulasinya sehingga bisa digunakan dan dibelanjakan dengan maksimal.
“Temuan Silpa anggaran ini diduga dari beberapa OPD diantaranya Dinas PUPR,Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan serta Dinas Kehutanan. Kalau PUPR bisa terkait dengan pembiayaan proyek multi years conctrac jika Kehutanan terkait regulasi. Dari semua itu akan kita pelajari setelah Pansus bekerja karena tahun lalu Silpa hanya Rp 600 Miliar dan saat ini meningkat pesat Rp 1,8 Triliun, “urainya
Muspandi sangat menaruh harapan besar kepada Pemerintah Provinsi Kaltim agar jangan sampai terjadi lagi Silpa karena seharusnya ada kegiatan yang diprogramkan dan dialokasikan anggaran sehingga bisa terserap maksimal.
“Silpa ini kan sebenarnya adalah ukuran dari keberhasilan dalam Pembangunan suatu daerah. Maka dari itu untuk Tahun tahun berikutnya jangan sampai ada lagi Silpa, anggaran harus diprogramkan serta dialokasikan dengan tepat agar bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk Pembangunan Kaltim Berani Berdaulat ini,”pungkas Muspandi. (adv/sp).
