Indcyber.com, SANGATTA – Meski hanya menjabat kurang lebih dua bulan, Pjs Bupati Kutim Muhammad Jauhar Effendi bakal melakukan penataan terkait prioritas anggaran, asset (kendaraan) yang belum dikembalikan oleh pensiunan ASN Kutim serta mengupayakan kesejahteraan Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) dilingkup Pemkab Kutim.
“Tadi dalam rapat koordinasi (Coffee Morning) kita telah menginventarisir berbagai persoalan yang ada di OPD dan lain-lain. Ada beberapa hal yang ditemukan pertama, terkait prioritas anggaran,” ungkap Jauhar yang juga selaku Asisten Pemkesra Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim ini, ditemui awak media usai Coffee Morning, diruang Meranti
Kedua adalah asset, sambung Jauhar. Misalnya ada kendaraan-kendaraan, yang masih dikuasai oleh seseorang yang sudah pensiun harus tertipkan. Setelah ditarik baru dibagikan kepada OPD yang memerlukan. Terutama, bagi OPD yang selama ini belum didukung oleh kendaraan operasional.
“Kita tidak mungkin mengadakan pengadaan baru, karena situasi COVID-19, sebab anggran kita terbatas,” tutur Jauhar.
Ketiga, lanjut Jauhar, honor TK2D yang dinilainya sangat rendah dan akan upayakan ada peningkatan honor (gaji) pada tahun anggaran 2021.
“Kalo tahun anggaran 2020 sudah tidak bisa lagi, karena hari Rabu (30/9) sudah pendapat akhir terkait PAPBD kita. Peningkatan honor TK2D ini akan diukur sesuai kemampuan anggaran,” terang Jauhar.
Dikatakan Jauhar, di Kutim dirinya mendapat informasi bahwa honor TK2D lulusan SMA diberi honor sebesar Rp 1, 2 juta. Untuk itulah ia membandingkan honor TK2D lulusan SMA di Provinsi dengan honor Rp 2,7 juta dan untuk lulusan Sarjana Rp 3 juta.
“ini hanya sebagai gambaran saja, nanti sesuai kemampuan anggaran. Makannya akan kita cek dulu, mana program kegiatan yang kurang pas. Saya sering katakan sesuatu yang biasa itu belum tentu benar, tetapi sesuatu yang benar mari kita biasakan,” ucapnya.
Lebih jauh Jauhar menjelaskan, bahwa Ia diberikan tiga amanah. Pertama memastikan penyelenggaraan pemerintahan di lingkup Pemkab Kutim termasuk didalam masalah anggaran dan sebagainya berjalan dengan baik. Kedua, menjaga netralitas ASN. Tiga, sebagai Ketua Satgas COVID-19, bagaiamana mengndalikan persebaran COVID-19. (AM)
