Indcyber.com, SANGATTA – KPU Kutim akan melanjutkan tahapan Pilkada Kutim 2020 yang direncanakan dimulai 15 Juni mendatang. Sejumlah persiapan telah dilakukan oleh KPU Kutim bersama Pemkab melibatkan Kesbangpol, Bawaslu, Polres Kutim, Kodim 0909 Sangatta, Lanal Sangatta, Satpol PP beserta pihak terkait. Sesuai instruksi Pemerintah Pusat untuk menyiapkan prosedur tahapan yang disesuaikan dengan protokol kesehatan penanganan COVID-19. Tahapan dimaksud dibahas dalam rapat koordinasi Tim Pemantau Perkembangan Politik Daerah (TP3D) di Ruang Arau, Kantor Bupati Kutim.
Rapat dipimpin oleh Seskab Irawansyah dan dihadiri oleh Ketua KPU Kutim, Ulfa Jamiatul Farida, Ketua Bawaslu Kutim Andi Mappasiling. Kapolres AKBP Indras Budi Purnomo, Dandim 0909 Sangatta Letkol CZI Pabatte, Danlanal Sangatta Letkol Laut (P) Osben Naibaho, serta jajaran di lingkungan Pemkab Kutim lainnya.
Ketua KPU Kutim Ulfa menjelaskan untuk awal dimulainya tahapan Pilkada Kutim 2020 ini, pihaknya akan kembali mengaktifkan Badan Adhoc. Beberapa tahapan lanjutan yang disesuaikan dengan protokol kesehatan juga harus memenuhi standar.
“Diantaranya, pemutakhiran data pemilih, pencocokan dan penelitian serta verifikasi faktual pemilih dan melakukan uji coba aplikasi E-Coklit. Sasaran yang di coklit adalah orang di dalam rumah masing-masing, dan secara random yang ada di TPS itu. Tanpa mendatangi rumah pemilih tersebut. Karena Kutim ada bakal calon dari independen,” bebernya.
Untuk itu pihaknya memerlukan kebutuhan anggaran penyediaan Alat Pelindung Diri (APD). Diperuntukkan bagi tim pelaksana coklit dan verifikasi ke Pemkab Kutim. Dia menambahkan, sampai saat ini dalam draf Peraturan KPU (PKPU) masih menggunakan sistem bertemu para pendukung dan mencocokkan dengan berkas dukungan yang masuk ke KPU Kutim.
“Berarti ini tetap harus door to door,” terangnya.
Selain itu, ada kemungkinan penambahan jumlah TPS. Mengingat, setiap TPS nanti akan dibatasi maksimal 500 pemilih. Hal ini berbeda dengan pemilihan sebelumnya yang bisa mencapai 800 pemilih dalam satu TPS.
Sementara itu, Seskab Irawansyah mengutarakan Pilkada tahun ini akan menjadi Pilkada yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.
“Segala kemungkinan harus diantisipasi dan harus tetap melaksanakan protokol kesehatan dalam setiap tahapannya,” tandasnya.
Terkait anggaran Pilkada, dirinya akan melakukan rapat selanjutnya. Apakah menggunakan dana hibah, masih dilihat dulu prosesnya. Ia pun menyarankan KPU diminta dapat meminimalisir penggunaan anggaran dan melakukan tindakan efisiensi. Karena masa kampanye dikurangi, begitu juga dengan perjalanan dinas.
“Efisiensi anggaran, agar cukup sesuai kebutuhan. Karena ada waktu yang dipotong, ada perjalanan dinas yang dikurangi dan ada kegiatan yang dihapuskan. Saya harap alokasi dicukup-cukupkan,” pintanya. (AM
