INDCYBER.COM,SAMARINDA- Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) menjadi salah satu proyek prestisius Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).Namun hingga saat ini proyek tersebut belum rampung.
Bahkan sejak kepemimpinan Gubernur Awang Faroek Ishak hingga saat ini proyek tersebut belum jelas hasilnya. Salah satu bagian dari KEK Maloy adalah pelabuhan di pesisir laut.
Ketua Komisi III DPRD Kaltim Hasanuddin Masud, Kamis (11/6/2020), mengkritisi pembangunan KEK Maloy tersebut khususnya wilayah pelabuhan.
Ia mengatakan pembangunan proyek KEK Maloy dianggap sia-sia. Khususnya pembangunan untuk jalur transportasi lautnya pun dianggap memakan anggaran yang cukup banyak.
Pelabuhan tersebut berada di wilayah perairan terbuka. Arus gelombang yang cukup tinggi membuat kapal sulit menuju ke pelabuhan tersebut.
“Bikin lagi pemecah ombak yang harganya ratusan miliar,” katanya.
Selain itu akses jalan menuju wilayah tersebut masih sulit. Maka itu ia menyarankan agar mencari pelabuhan lainnya untuk dijadikan sebagai wilayah pelabuhan khusus yang bernilai ekonomi lebih.
Seperti pelabuhan di Kariangau Balikpapan yang sudah siap menjadi pelabuhan untuk melayani pengiriman barang dari beberapa wilayah tertentu seperti Jawa, dan Sulawesi.
“Bagian utara sisi pelabuhan sedikit. Yang lebih bagus di Balikpapan adalah Kariangau. Karena dari Jawa, Sulawesi bisa ke sana. Makanya banyak yang mau kerja sama dengan kita,” ujarnya.
Untuk itu ia menyarankan ke Pemprov Kaltim agar memberikan anggaran pembangunan KEK Maloy tersebut ke Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
“Lebih baik dihentikan, anggaran sebaliknya diberikan ke (Pemkab) Kutim saja,”pungkasnya. (*)
Penulis: Sano
Editor: Redaksi
Sumber: Indonesia Cyber
