Indcyber.com, SENDAWAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Barat (Kubar), pada Rapat Paripurna II Masa Sidang II Tahun 2019, penyampaian laporan rekomendasi semester pertama APBD Dan Prognosis Enam Bulan Berikutnya Tahun 2019 kepada kepala daerah yang dilaksanakan di Ruang Sidang Utama DPRD Kubar, pada Senin (12/8/2019).
Ketua Komisi II DPRD Kubar, Ipin S.Pd mengatakan, Penetapan kebijakan Umum Anggaran yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Kubar), telah cukup sesuai dengan kebijakan umum pembangunan daerah, jika disandingkan pada sejumlah program pembangunan daerah. Khususnya pada bagian strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran, sebagaimamana dirumuskan melalui Dokumen RPJMD Kubar tahun 2016-2021.
“ Saya akan menyampaikan laporan kepada pemkab Kubar, tentang tiga Rekomendasi DPRD,” kata Ipin.
Ia membeberkan, bahwa pertama nota pengantar laporan semester pertama APBD dan prognosis enam bulan berikutnya Tahun Anggaran (TA) 2019 yang telah disampaikan bupati Kubarpada rapat paripurna X masa sidang II DPRD Kubar (8/7) lalu, yang kedua laporan realisasi semester pertama DPRD dan prognosis enam bulan berikutnya TA 2019, dan yang ke tiga hasil rapat kerja Pansus dengan senjumlah mitra.
Ipin menjelaskan, dalam kesemoatan tersebut DPRD Kubar jga menyampaikan beberaa permasalahan yang dihadapi, diantaranya pendapatan transfer dana perimbangan dan juga dana transfer lainnya serta dana alokasi husus, serta pendapatan bagi hasil dari pemerintah provinsi yang belum terealisasi.
Ia menambahkan bahwa pendapatan hibah 0 persen dan pendaatan lainnya bar terealisasi 21,96 persen, begitu juga dengan belanja daerah belum terserap secara maksimal karena rendahnya serapan realisasi belanja modal.
Ia berharap serapan anggaran belanja disisa waktu enam bulan kedepan akan tercapai hasil sebgaimana yang tel;ah ditargetkan, agar peruntukan dana yang siap ditransfer dari pemerintah pusat maupun provinsi dapat diterima tepat waktu, jauh dari hambatan baik internal maupun eksternal.
Selanjutnya DPRD juga menyampaikan catatan sebagai rekomendasi kepada Pemerintah, pertama pengendalian interen keuangan daerah harus lebih ditingkatkan dengan mengedepankan prinsiip penghematan, efisiensi, efektifvitas, responsif, transparan, bertanggungjawab, adil dan wajar atau patut dalam pengelolaan.
Kedua Bapenda bersama OPD harus terus mencari terobosan baru dalam upaya peningkatan target PAD Kabupaten serta mengelolanya dengan cermat. Secara intens melakukan rapat kerja interen OPD, rapat konsultasi/koordinasi dengan Pemerintah Provinsi maupun tingkat pusat.
Ketiga yang harus diperhatikan adalah peningkatan SDM melalui bimbingan teknis, sosislaisasi, kursus, pelatihan bagi PNS dan TKK yang menangani pelayanan publik dan administrasi pemerintah lebih ditingkatkan agar semakin handal dalam bekerja dan tidak ketinggalan dari daerah lain.
Keempat segenap OPD yang melaksanakan program kegiatan belanja daerah, agar segera mengambil langkah bagi terlaksananya kegiatan tersebut.
Turut hadir Sekretaris Kabupaten Drs Yacob Tullur MM yang mewakili Pemerintah, Kasdim dan Perwakilan Polres Kubar. (arf)
