INDCYBER.COM, SAMARINDA Setelah jeda beberapa saat seluruh anggota DPRD Kaltim hari ini kembali aktif menjalanka rutinitas sebagai wakil rakyat. 
Salah satunya Pansus Raperda Maloy, hari ini langsung menggelar rapat dengan instansi terkait membahas kelanjutan proyek yang berada di Kabupaten Kutai Timur.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Pansus Rita Artaty Barito,didampingi oleh anggota Pansus diantaranya Siti Qomariah, M Adam, Rusianto dan Syarifah Fatimah Alaydrus. Pansus Raperda Maloy sangat kecewa dengan agenda rapat hari ini, Selasa (30/04/2019) karena OPD terkait tidak dihadiri oleh Kepala mereka sebagai pengambil keputusan tapi hanya diwakilkan.
Namun rapat Pansus kali ini serasa berbeda karena baik Ketua Pansus Raperda Maloy maupun anggotanya sangat kecewa dan kesal, pasalnya Kepala Dinas PUPR dan Kepala Badan Perizinan Kaltim tidak hadir dalam pertemuan yang digelar di gedung E DPRD Kaltim, Selasa(30/04/2019).
Rita mengatakan bahwa dirinya sebagai sebagai Ketua Pansus sangat diremehkan oleh Kepala Dinas PUPR dan Kepala Badan Perizinan Kaltim dengan ketidakhadirannya.
“Saya sudah mengundang seluruh Kepala OPD terkait terutama Dinas PUPR Kaltim dan Badan Perizinan Kaltim serta untuk tidak diwakilkan tapi sekarang mana batang hidungnya saja tidak kelihatan dan data dari Perizinan pun tidak jelas, “ketus Rita dengan nada kesal kepada indcyber.com usai Memimpin Rapat Pansus Raperda Maloy.
Sementara itu Anggota Pansus Raperda Maloy M Adam senada dengan Rita mengaku sangat kecewa dengan ketidak hadiran Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kaltim M Taufik Fauzi.
“Terus terang saya sangat kecewa dengan Pimpinan OPD terkait terutama Dinas PUPR, sering kali ada pertemuan kepala Dinasnya Pak Taufik tidak hadir kemana ini kan penting guna mengambil satu keputusan, ini yang dihadirkan malah stafnya, “ketus M Adam
Setelah melakukan kunjungan ke lapangan beberapa waktu lalu ternyata masih banyak permasalahan yang blm terselesaikan, seperti masalah lahan, air, PDAM dan paling utama infrastruktur jalan yang masih hancur.
“Dalam pertemuan lanjutan nantinya jangan sampai diwakilkan karena akan saya tantang untuk buka bukaan data baik dari Dinas PUPR maupun Badan Perizinan karena selama ini terkesan ditutup tutupi dan akan saya undang pihak kepolisian serta Kejaksaan, ada apa ini?, “pungkas Rita. (advertorial /sp)
