Indcyber.com,Samarinda-Pansus LKPJ Gubernur Kaltim kembali menggelar rapat dengar pendapat dengan OPD terkait diantaranya ada Dinas Kesehatan Kaltim,Dinas Pariwisata, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur serta Kepala Biro Perekonomian Pemprov Kaltim H Nazrin.Rapat digelar di lantai 6 Gedung D DPRD Kaltim,Rabu(6/5/2020).
Rapat Dengar Pendapat dipimpin oleh Wakil Ketua Pansus LKPj Gubernur Kaltim Marthinus dengan didampingi Ketua Pansus LKPj Gubernur Kaltim Andi Harahap dihadiri oleh anggota Pansus diantaranya ada Safuad, Sutomo Jabir,Agus Aras,Ali Hamdi, Syarkawi V Zahri, Hasanuddin Mas’ud.
Selain dihadiri oleh OPD terkait,RDP juga dihadiri oleh Perusda MBS, Perusda MMP,BKS.
Dalam RDP kali ini seluruh anggota LKPj Gubernur Kaltim dibuat heran dan bingung oleh penyampaian dan pemaparan masing-masing OPD terkait karena banyak ketidak samaan data yang disampaikan.
Hal ini mendapatkan perhatian dari seluruh anggota Pansus LKPj Gubernur Kaltim,salah satunya Sutomo Jabir.
Politisi PKB Dapil VI Bontang Kutim Berau ini yang juga anggota Pansus LKPJ Gubernur Kaltim menguraikan bahwa adanya ketidaksiapan materi dalam LKPJ yang disampaikan pada DPRD.
“Kita kan diberi waktu satu bulan,Senin kita akan panggil Sekda untuk menjelaskan LKPJ ini, sebab hingga hari ini seperti yang disampaikan oleh anggota pansus lain ya masih kesulitan dengan data yang ada. Saya melihat ini tidak ada kesiapan yang matang dalam penyusunan LKPJ,”ujarnya.
Tidak sampai disitu Pansus LKPj Gubernur Kaltim yang dibuat heran dengan pemaparan data dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait saat rapat dengar pendapat lanjutan, seperti yang diungkapkan oleh anggota LKPj Gubernur Kaltim dari fraksi Golkar Sarkowi V Zahri.
“Yang disampaikan OPD dengan yang dibukukan di LKPj itu berbeda, kan aneh ini. Kalau begitu data dari LKPj itu dari mana,” tanya anggota Pansus LKPj Sarkowi V Zahri, usai mengikuti rapat.
Dengan kondisi tersebut, Pansus menilai isi LPKj yang telah dibacakan Gubernur Isran Noor akhir April lalu tidak jelas.
“Kami diberikan data 2018 untuk dibandingkan dengan LKPJ 2019. Datanya sama, sementara kami diminta membandingkan,” kata Sarkowi.
Sarkowi menilai, penyusun LKPj dalam menyusun laporan tersebut tidak melakukan koordinasi dengan baik, sehingga nampak tidak sinkron antara data OPD dengan isi LKPj.
“Kelihatan copy paste, koordinasi penyusun LKPj tidak sinkron,” lanjutnya.
Sarkowi mencontohnya, dalam halaman tertentu disebut OPD menjalankan misi Gubernur Isran Noor, namun ternyata dalam laporan tidak ditemukan hal yang sesuai.
“Misal begini, OPD ini disebut menjalankan visi dan misi gubernur nomor sekian, tapi saat dicek tidak ada,” jelasnya.
Sarkowi menyayangkan, tim penyusun LKPj tidak serius, sehingga, DPRD meminta agar data yang dilaporkan haruslah sinkron dan sesuai dengan kondisi ril di lapangan.
“Kalau begini laporannya, biar visi dan misi Gubernur bagus, jadinya ya tidak bagus,” kata dia.
Penulis: Slamet Pujiono
Editor:Yani
Sumber: Indonesia Cyber
