INDCYBER.COM, SAMARINDA – Perjuangan wakil rakyat tentunya identik dengan apa yang masyarakat suarakan dan wakil rakyat tersebut lah menyerap seluruh aspirasi masyarakat untuk kemudian di perjuangkan serta diimplementasikan ke masyarakat demi kesejahteraan rakyat.
Tak terkecuali Politikus Senior dari PDI Perjuangan Dapil Balikpapan H Baba yang kini telah menjadi anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur periode 2014-2019, semangat seorang politikus sejati hingga duduk di Karang Paci membawa amanah dari seluruh masyarakat Balikpapan, yaitu penanganan banjir, Pendidikan serta memperjuangkan terwujudnya fly over di dua titik.
“Alhamdulillah saya dipercaya oleh masyarakat Balikpapan untuk membenahi infrastruktur yang mereka nilai kurang maksimal yang pertama terkait banjir kedua bagaimana memperjuangkan anggaran untuk tahun 2020 demi terwujudnya fly over di Muara Rapak dan pertemuan antara Jalan MT Haryono dan Jalan Sudirman dengan tujuan untuk mengurai kemacetan,”ujar H Baba kepada indcyber.com di ruang kerjanya.
Selain memperjuangkan kedua permasalahan tersebut H Baba juga sangat perhatian dengan dunia Pendidikan, ini dibuktikan akan memperjuangkan salah satu SMK yang ada di wilayah Margomulyo karena ia menilai kurang perhatiannya terhadap dunia pendidikan yang adanya di Kota Minyak.
“Bukannya hanya infrastruktur yang akan perjuangkan tapi dunia Pendidikan juga akan perjuangkan bagaimana tahun depan bisa mendapatkan anggaran tapi kita liat dulu karena saya kan baru jadi belum tau anggaran itu apa saja, namun akan saya perjuangkan di anggaran Perubahan, “urainya.
Sementara sekolah menengah yang dimaksud adalah SMK 7 di Margomulyo, Balikpapan karena H Baba mengatakan SMK tersebut sangat minim perhatian dari perhatian Pemerintah Provinsi dalam hal ini Dinas Pendidikan Kaltim.
Dalam bincang bincang dengan indcyber.com H Baba yang tergabung dalam Pokja Tatib DPRD Kaltim juga menyampaikan jika Pokja Tatib akan menuntaskan tugasnya.
“Pokja Tatib tinggal finish saja, kenapa saya katakan begitu karena tinggal review pasal pasalnya dan kita gabung antara Pokja Tatib internal dan eksternal setelah itu baru kita sahkan setelah konsultasi dengan Kemendagri, “pungkas H Baba.(sp)
