Indcyber.com, SAMARINDA – Hasanuddin Masud, Ketua Komisi III DPRD Kaltim meminta, KSOP Samarinda dan PT Pelindo untuk melakukan pengawasan dan pemanduan terhadap seluruh kapal tongkang yang melewati Jembatan Mahakam.
Insiden tertabraknya Jembatan Mahakam yang terus berulang, membuat instansi terkait harus mengambil formula terbaik, mengatur lalu lintas air di Sungai Mahakam.
Diketahui sejak 2006, sudah terjadi 16 insiden kapal tongkang yang menabrak tiang utama Jembatan Mahakam.Terakhir Jembatan Mahakam ditabrak oleh tongkang Finansia 17.
Dari rapat dengar pendapat (RDP) yang dilakukan Komisi III DPRD Kaltim bersama KSOP Samarinda dan Pelindo, kapal yang melewati kolong Jembatan Mahakam hingga menabrak pilar jembatan diketahui kapal tersebut tidak mengajukan pemanduan dan penundaan kepada PT Pelindo.
Selain itu, kapal juga melewati jembatan di luar jadwal yang ditetapkan atau ilegal.
Hasanuddin Mas’ud selaku Ketua Komisi III DPRD Kaltim meminta, KSOP Samarinda dan PT Pelindo untuk melakukan pengawasan dan pemanduan terhadap seluruh kapal tongkang yang melewati Jembatan Mahakam.
Hasan juga meminta KSOP untuk membuat edaran kepada perusahaan kapal untuk mengurus permohonan pemanduan dan penundaan bila hendak mengolongi jembatan.
“Kapal mengurus izin gerak ke KSOP Samarinda. Setelah mendapat izin gerak, pemilik kapal diwajibkan mengajukan pemanduan dan penundaan di tiga jembatan ke PT Pelindo. Usai mendapatkan izin tersebut barulah kapal dapat bergerak dan dipandu baik dalam perjalanan naik ataupun turun di bawah jembatan,” ujar Hasanuddin Mas’ud.
Dwiyanto, Kepala KSOP Samarinda menerangkan, proses pemanduan oleh PT Pelindo sebenarnya telah berjalan, hanya saja terjadi kelalaian terkait konsistensi pelaksanaan di lapangan hingga menyebabkan terjadinya insiden tertabraknya tiang utama Jembatan Mahakam.
Tidak ingin kejadian ini terulang, KSOP akan membuat edaran baru untuk menekankan pihak perusahaan wajib membuat permohonan pemanduan sebelum mengolongi jembatan.
“Kemarin tidak dipandu karena berada di luar jadwal, Pelindo sudah ada jawalnya. Izin gerak bisa dikeluarkan kapan saja, tapi untuk pengolongan harus menunggu dulu, bila bukan jadwalnya ya tidak boleh. Kami akan membuat edaran baru untuk penekanan semuanya baik ke PT Pelindo maupun ke pihak perusahaan,” kata Dwiyanto.
Sementara itu, Alwi Tunru, Pts General Manager Pelindo IV Cabang Samarinda menjelaskan, pihaknya telah melakukan penjadwalan pemanduan bagi kapal yang hendak mengolongi jembatan. Untuk yang berada di luar jadwal tidak akan dilayani oleh pihak Pelindo.
“Kami sebenarnya sudah menjadwalkan kapal yang turun maupun naik. Di luar dari jadwal tersebut kami tidak melakukan pemanduan karena air pasang surut,” kata Alwi Tunru.
Terkait permintaan Komisi III DPRD Kaltim, soal Pelindo wajib memandu kapal baik yang telah mengantongi izin pemanduan maupun tidak, PT Pelindo menyatakan tidak bisa berbuat banyak, sebab pihaknya hanya dapat melakukan pemanduan kepada kapal yang telah terdaftar secara online di aplikasi Pelindo.
“Kami di PT Pelindo sudah bekerja berdasarkan aplikasi, jadi tidak ada yang bermain-main tatap muka dari agen ke Pelindo. Kami hanya melayani permohonan pengolongan yang tertera di aplikasi. Bila tidak ada di aplikasi, kami tidak bisa melayani karena semua sudah tercatat di sistem,”tuturnya.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim yang juga Ketua Fraksi Golkar Andi Harahap sempat mempertegas pertanyaan terkait siapa yang bertanggung jawab atas insiden tersebut kepada Pelindo maupun KSOP saling lempar handuk sehingga membuat suasana sempat memanas dan pada ujungnya pria yang juga mantan Bupati PPU ini langsung menggebrak meja.
Usai pertemuan Ketua Komisi III DPRD Kaltim mengatakan sangat tidak puas dengan hearing hari ini dan akan dijadwalkan pertemuan ulang. (adv/sp)
