Suasana Hearing Komisi I DPRD Kaltim Dengan Hotel Ibis Mercure Samarinda Serta Instansi Terkait
Penulis: Slamet Pujiono
INDCYBER.COM, SAMARINDA-Bertempat di lantai dasar gedung E DPRD Kaltim jalan Teuku Umar Karang Paci Samarinda,Senin (13/7/2020)Komisi I DPRD Kaltim kembali menggelar hearing dengan pihak Hotel Ibis Mercure Samarinda terkait lahan Pinang Babaris.
Hearing kali ini turut hadir Pemprov Kaltim dalam hal ini diwakili oleh Kepala BPKAD Kaltim, Kepala Kantor Wilayah BPN Kaltim serta instansi terkait.Hadir pula Sindoro sebagai pihak yang mengirimkan surat kepada Komisi I DPRD Kaltim terkait lahan yang diklaim milik Sekolah Cina.
“Alhamdulillah saya selaku Wakil Ketua Komisi I DPRD Kaltim sangat mengapresiasi seluruh instansi yang kami undang untuk hearing, dengan tujuan untuk mempertegas kepemilikan lahan di Pinang Babaris.Karena disana sudah berdiri bangunan hotel.Kami Komisi I tidak bisa memutuskan tapi kami sebatas memfasilitasi hearing tersebut hingga tuntas,”ujar Yusuf Mustafa yang juga politisi partai Golkar.
Sementara itu dari hotel Ibis Mercure Samarinda Tandy Wijaya dan Nurlilah melalui kuasa hukumnya mengatakan jika lahan tersebut diperoleh dari lelang negara sehingga sah dimenurut undang undang.
“Ini barang kan di dapatkan dari proses lelang Negara jadi dimenangkan dan didapat pun telah sah secara hukum, kita pembeli yang baik karena sudah kita pelajari, dokumen sudah lengkap dari MA juga ada jadi apalagi yang dipermasalahkan,”urai Tandy Wijaya melalui kuasa hukumnya Idrus usai hearing.
Idrus juga menyampaikan jika dari pihak bank pun juga legal,ia mengatakan jika sengketa lahan tersebut hanya oleh para pihak yang berkepentingan bukan dari masyarakat.
“Ini sudah sangat jelas jika persengketaan lahan tersebut hanya didasari oleh kepentingan para pihak bukan kepentingan masyarakat, sekarang DPRD Kaltim menghadirkan Sundoro sebagai apa kapasitasnya, itu yang menjadi tanda tanya.Lalu ini barang sudah masak ya tentunya gak mungkinlah mau dimentahkan lagi,”tegas Idrus.
Pertemuan tentunya kembali akan digelar kembali setelah anggota DPRD Kaltim melakukan reses guna mengetahui siapa pemilik lahan sebenarnya.(Tim Redaksi Indonesia Cyber)
