Indcyber.com, SAMARINDA – Program pendidikan dan kesehatan di wilayah Kalimantan Timur termasuk di kota Balikpapan, menjadi perhatian serius untuk dibenahi.
Sebab sektor pendidikan dan kesehatan di Kalimantan Timur telah menuai banyak keluhan dan kritikan oleh masyarakat. Salah satunya persoalan pendidikan dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang sudah diberlakukan sistem zonasi.
Sistem zonasi dianggap menyulitkan para orang tua untuk menyekolahkan anaknya. Lantaran calon peserta didik yang tinggal di luar zonasi sekolah, tidak diterima oleh pihak sekolah dengan alasan bukan zonasi. Dan masih banyak lagi sederet persoalan lainnya dalam pelayananpendidikan.
Begitu juga dengan program layanan kesehatan, yang dianggap masih jauh dari apa yang diharapkan meski sudah dijamin oleh negara melalui program kepesertaan JKN atau BPJS kesehatan.
Menyikapi hal ini, anggota DPRD Kaltimterpilih, Fitri Maisyaroh, mengaku sudah menyusun strategi untuk meminimalisir persoalan pendidikan dan kesehatan itu.
Starategi yang dimaksud itu salah satunya meliputi program evaluasi pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
Dirinya juga mengakui bahwa selama ini layangan pendidikan dan kesehatan di wilayah Kalimantan Timur termasuk di kota Balikpapan selalu dikeluhkan. Sehingga hal ini membuat dirinya berharap diberi kesempatan untuk mengisi komisi IV setelah penyusan AKD provisi Kaltim nantinya.
Sebab menurut wanita berhijab itu, komisi IV merupakan posisi yang pas untuk dirinya sesuai dengan bidang kemampuan akademik yang dimilikinya.
“Jadi background saya ini pendidik dan banyak bergerak di bidang pemberdayaan sumber daya manusia juga di bidang sosial, harapan saya fraksi menempatkan saya di komisi IV untuk mengembangkan bidangpendidikan dan juga Kesehatan lebih baik lagi di Kaltim,”ujar Fitri Maysaroh kepada indcyber.com, Selasa (12/11/2019). sore.
Lebih lanjut ia juga mengatakan bahwa tidak hanya fokus menuntaskan persoalan pendidikan dan kesehatan saja jika berada di komisi IV nanti.
Persoalan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang belakangan ini cukup meresahkan di masyarakat juga menjadi fokus politisi perempuan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dapil kota Balikpapan ini.
“Kasus kekerasan perempuan dan anak itu juga nanti akan menjadi konsen kita, tentu hal-hal seperti inilah yang menjadi keprihatinan kita.
Maka keberadaan kita sebagai wakil rakyat menjembatani apa yang menjadi keresahan masyarakat ini kita bahwa dan bagaimana dibuatkan Perda yang lebih dapat melindungi masyarakat,” tuturnya.
Tak hanya itu, bahkan dirinya juga bertekad untuk membuat terobosan baru dan mendesak kepala daerah agar menerbitkan Perda yang lebih mengikat.
“Kita lihat juga nanti apakah Perda yang sudah berjalan setelah mengakomodir bagaimana agar seperti itu (kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak) tidak terjadi lagi,” pungkasnya. (adv/sp)
