INDCYBER.COM, SAMARINDA-PT Ketenagalistrikan Kalimantan Timur memenuhi undangan Komisi II DPRD Kaltim guna memaparkan renbis tahun 2022 bertempat di ruang rapat lantai 3 gedung D DPRD Kaltim, Selasa (18/1/2022).
Hadir dalam hearing tersebut Direktur Utama PT Ketenagalistrikan Kalimantan Timur Supiansyah dengan didampingi Direktur Operasional Nixson Butar Butar beserta staf.
Supiansyah mengatakan jika selain pemaparan renbis pihaknya juga mendengarkan aspirasi masing masing anggota Komisi agar pemenuhan kebutuhan listrik dapat terpenuhi khususnya di daerah daerah pedalaman Kalimantan Timur.
“Rencana bisnis tahun 2022 termasuk juga penyampaian aspirasi masing masing anggota Komisi agar pemenuhan listrik untuk daerah daerah yang kurang akan aliran listrik,”ucapnya.
“Rencana bisnis kita tetap mengacu pada pengembangan PLTS untuk energi baru terbarukan selain dari PLTU yang sudah berjalan namun kita fokus pada PLTS atap dan desa desa yang memerlukan listrik.Namun kita juga harus kita perhitungkan aspek fleksibel apa tidaknya tentunya juga harus sesuai dengan jumlah pendudunya serta kita kerjasama dengan PLN atau mitra mitra lain,”urai Supiansyah usai hearing dengan Komisi II DPRD Kaltim.
Perlu diketahui jika Investasi PLTS ondrid sekarang kurang lebih Rp 15 miliar per megawatt yang rata rata dapat menerangi 900 rumah.
Sementara itu ketika dikonfirmasi terkait setoran pendapatan asli daerah ke Pemprov Kaltim tahun 2021 PT Ketenagalistrikan mampu menyetor kurang lebih Rp 1,8 miliar.
“Alhamdulilah di tahun 2021 kami mampu menyetor PAD kurang lebih Rp 1,8 miliar dan target setor PAD tahun 2022 akan mengalami sedikit penurunan yaitu kurang lebih Rp1,4 miliar karena terdampak harga batu bara mahal,”tandasnya.
Disisi lain Ketua Komisi II DPRD Kaltim Veridiana Huraq Wang mengatakan jika di Kaltim masih banyak desa atau daerah yang belum seutuhnya teraliri listrik.
“Masih ada daerah-daerah yang tidak ada listrik, bagaimana mereka bisa memikirkan ini berimprovisasi dengan program yang mereka punya supaya bisa memenuhi daerah-daerah yang bisa teraliri listrik entah bekerja sama dengan pemerintah atau bagaimana nanti kita meminta mereka untuk membuat program sosial,”tutur Veridiana.
“Kemudian yang kedua, kami juga melihat selama 9 tahun ini mulai dari 2011 sampai 2020, kontribusi PAD yang disetor PT Ketenagalistrikan baru Rp 10 miliar dari modal yang kita setor diawal itu Rp 126 miliar,”pungkasnya.
Komisi II DPRD Kaltim menilai salah satu kelemahan mereka adalah tidak punya tenaga ahli, sertifikasi.Kalau mereka mau ikut tender dan sebagainya, mereka tidak mempunyai sertifikasi tentang itu, mereka hanya memanfaatkan pihak ketiga jadi PT Ketenagalistrikan hanya dibalik pihak ketiga,cuma dapat remah-remahnya saja.
Dari hasil hearing tersebut tentu ada pesan moralnya dengan mereka terpilih sebagai Direksi baru mudah-mudahan PT Ketenagalistrikan ini lebih baik ke depannya.
Penulis: Slamet Pujiono / Editor: Slamet Pujiono
