INDCYBER.COM, SAMARINDA – Aliansi Mahasiswa Kaltim Bersatu Samarinda berencana kembali menggelar aksi massa, Kamis (26/9/2019). Mereka akan menyampaikan tujuh tuntutan di lokasi yang sama dengan aksi sebelumnya, yakni di kantor DPRD Kaltim Jalan Teuku Umar Samarinda serta akan mengerahkan kurang lebih 3000 massa.
Tuntutan yang akan disampaikan mahasiswa, pertama, mendesak presiden untuk mengeluarkan Perpu terkait UU KPK. Kedua, menolak UU yang melemahkan demokrasi. Ketiga, menolak TNI dan Polri menempati jabatan sipil. Keempat, bebaskan aktivis pro demokrasi. Kelima, menghentikan militerisme di Papua, dan terakhir, mendesak agar pelanggaran HAM dituntaskan, dan mengadili para penjahat HAM termasuk yang duduk di lingkaran kekuasaan.
“Estimasi massa sekitar 3.000 orang,” ucap Derviansyah, menteri Sospol BEM KM Unmul ketika dikonfirmasi.
Dikatakan Dervi, beberapa kampus selain Unmul bakal turut berpartisipasi dalam aksi tersebut. Mulai Untag, Widyagama, Politani, UMKT, Polnes, dan IAIN.
Mahasiswa Fakultas Kehutanan ini menyebutkan, peserta aksi juga bersepakat untuk menggelar aksi secara damai. Mahasiswa tidak membawa bendera dari lembaga masing-masing di tiap universitas, melainkan hanya membawa bendera merah putih dengan baju berwarna hitam/ almamater dari kampus masing-masing.
“Kami mau menyampaikan aspirasi secara tertib dan damai,” katanya.(sp)
