INDCYBER.COM,SAMARINDA-Polemik berkepanjangan antara Pemrov Kaltim dan Yayasan Rumah Sakit Islam Samarinda di masa kepemimpinan Gubernur Awang Faroek hingga dimenangkan oleh Pemerintah Provinsi tampaknya masih belum menemui titik terang.
Saat telah telah beredar kabar jika Rumah Sakit Islam akan beroperasi kembali tapi tidak lagi dibawah Managemen Rumah Sakit A Wahab Syahranie akan tetapi dari segi pengelolaannya dikembalikan ke YARSI yang selama ini mengelola RSI tersebut.Namun lagi lagi pihak Yayasan masih belum setuju karen status kepemilikan Bangunan RSI tersebut milik Pemprov Kaltim yang mengharusakan adanya sistem sewa pakai .
Terlepas dari permasalahan itu semua menimbulkan kekhawatiran dari eks karyawan RSI yang selama ini sudah menjadi karyawan”titipan”di RS plat merah milik Pemprov Kaltim tersebut.Kekgawatiran tersebut bukan alasan pasalnya 203 Pegawai atau Perawat yang telah mengabdi takut akan adanya ancaman ataupun intimidasi dari RSI jika kembali tapi pada dasarnya mereka siap kembali ke RSI jika telah beroperasi asal poin poin yang harus disepakati.
Plt Direktur Umum RS AW Syahranie dr David,mengatakan jika status ke 203 Perawat dari RSI itu merupakan honorer titipan.Yang menjadi pertanyaan saat ini jika mereka titipan kenapa harus membuat surat lamaran kembali seperti arahan Dirut terdahulu dr Rahim.
“Pada intinya mereka siap kembali mengabdi di RSI lagi jika memang benar benar beoperasi tahun depan,untuk jumlahnya ada 203 karyawan yang statusnya hinorer titipan dari RSI.Na kenapa harus buat surat lamaran lagi karena sebagai data kami sebab selama ini mereka kan tanggung jawab kami mengenai jika kedepannya ada intimidasi ancaman dari Managemen RSI itu bukan wewenang kami tapi jika benar terbukti diancam ataupun diintimidasi silahkan melapor ke pihak berwajib asal bukti harus kuat,”ujarnya beberapa hari yang lalu kepada indcyber.com di ruang kerjanya.
Sementara itu 203 Pegawai RSI yang hingga saat ini masih bekerja di RSU AW Syahranie mengaku siap kembali ke “Kandangnya”lagi asal semua pesangon karyawan diberikan seperti janji Ketua YARSI Ramli Yahya.
“Kami siap kembali ke RSI jika beroperasi kembali tapi tolong berikan dulu hak kami yakni pesangon seperti yang Yayasan janjikan ke kami jika tidak kami siap menempuh jalur hukum karena kami benar meminta hak hak kami yang selama ini tidak tèbayarkan oleh Yayasan,”ujar salah satu sumber yang enggan disebutkan namanya.
Inilah salah contoh bukti sebuah janji politik disaat Pilkada dengan salah satunya akan mengoperasikan kembali RSI yang telah ditutup oleh Gubernur sebelumnya hingga berlarut saat ini.Kita sebagai warga biasa hanya bisa menunggu kesepakatan kedua belah pihak antara Pemprov Kaltim dan YARSI .(slamet pujiono)
