Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Ir H Seno Aji,M.Si.(foto:slamet/indcyber.com).
Penulis:Slamet Pujiono
Editor: Redaksi
INDCYBER.COM,SAMARINDA-Berani untuk Kaltim berdaulat merupakan visi dari Pemerintah Provinsi Kaltim, berdaulat dalam sumber daya manusia, ekonomi yang berkeadilan, pemenuhan infrastruktur, dan birokrasi pemerintahan yang bersih merupakan target yang ingin dicapai.
Kendati demikian, Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji menjelaskan masih ada Kecamatan yang belum berdaulat karena hampir delapan puluh persen dari total keseluruhan luasan wilayahnya berstatus wilayah kerja perusahaan, yaitu Kecamatan Sanga Sanga.
“Kecamatan Sanga Sanga yang memiliki luas 233,4. Sebagai wilayah yang dikenal dengan perjuangan kemerdekaan itu seharusnya mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah,”tegasnya politisi senior Gerindra Kaltim ini.
Perlu diketahui jika Sangasanga memberikan kotribusi besar tidak hanya bagi daerah melainkan negara. Pasalnya, hasil sumber daya alamnya berupa minyak terus dikuras mulai sejak penjajahan VOC. Pasca kemerdekaan hak pengelolaan minyak diambil pemerintah dan hingga sekarang oleh pengelolaan minyak di wilayah tersebut pemerintah melalui Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memegang .
Serta nemiliki sejarah panjang dan merupakan salah satu daerah tertua di Kaltim seharusnya menjadikan Sanga-Sanga menjadi wilayah yang lebih dulu maju dan berkembang dibandingkan lainnya. Faktanya justru sebaliknya, hal itu disebabkan masyarakat memiliki keterbatasan ruang gerak karena mayoritas lahan dikuasai perusahaan.
“Imbas dari itu semua, DPRD banyak mendapat keluhan dan laporan dari berbagai kelompok tani yang diusir karena lahannya masuk wilayah kerja perusahaan. Ini menyebabkan selain petani kehilangan mata pencaharian, juga menjadikan lahan pertanian semakin tahun semakin kecil berakibat swasembada beras di Kaltim sulit terpenuhi”urainya.
DPRD mengakui sampai sekarang belum ada usaha dari pemerintah provinsi untuk berkomunikasi dengan SKK Migas untuk mencari solusi terhadap persoalan ini. Sebab bagaimanapun jika ingin Sanga-Sanga maju dan berkembang maka masyarakat harus diberikan kemudahan akses.
“Saya meminta kepada pemerintah provinsi agar bisa berkomunikasi ke pemerintah pusat agar memberikan kelonggaran lahan yang masuk dalam wilayah kerja perusahaan untuk dimanfaatkan masyarakat untuk usaha guna meningkatkan kesejahteraanya,”terang Seno Aji.(advertorial).
