INDCYBER.COM,SAMARINDA-Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur Rusman Ya’qub sebut perlu ada upaya yang lebih baik dalam penanganan Covid-19 di Kaltim.
Rusman Ya’qub juga menyampaikan terkait perpanjangan PPKM yang ke tiga kalinya, akibat kasus penyebaran Covid-19 masih mengalami turun naik yang cukup masif.
”Perpanjangan PPKM memang menjadi kewenangan pemerintah pusat, bisa saja hal ini terjadi karena tren Covid-19 yang terus mengalami naik atau naik turun” ucapnya.
Walaupun itu menjadi wewenang dari pemerintah pusat.Menurutnya, perlu adanya penekanan untuk melakukan tiga aspek.
Politisi Partai berlambang Ka’bah tersebut mengatakan, hal pertama yang penting di lakukan adalah penerapan 3T (Testing,Tracing,Treatment) yang perlu di masifkan.
“Pertama, penerapan Tiga T ini perlu di tingkatkan pada masyarakat, agar bisa di ketahui dan segera di ambil langkah-langkah penting untuk menahan angka penyebaran Covid-19 ini,”ujar Rusman.
Selain penerapan 3T, menurutnya langkah kedua adalah melakukan isolasi terpusat. Hal ini disampaikan karena, isolasi secara terpusat mampu di pantau secara maksimal.
”Kedua, isolasi terpusat menurut saya sangat efektif, karena akan terus di pantau perkembangannya, kalau isoman mandiri ada kemungkinan masyarakat kurang memahami cara isoman mandiri yang benar,” kata Ketua Komisi IV DPRD Kaltim tersebut.
Masih lanjut Rusman, langkah ke tiga yang bisa dilakukan adalah pendampingan kepada masyarakat, terutama yang terpapar Covid-19.
“Ketiga, melakukan pendampingan pada pasien yang terpapar covid-19, ini perlu agar si pasien tidak stress memikirkan Covid” jelas Rusman.
Rusman pun menyampaikan, pemerintah sebenarnya sudah membuat layanan pendampingan. Sebanyak 500 psikologi telah di siapkan pemerintah untuk mendampingi masyarakat, terutama oasien Covid-19.
“Pemerintah telah membuat pelayanan pendampingan. Sudah ada sekitar 500 psikologi yang siap membantu.
Masalahnya masyarakat mengetahui atau tidak pelayanan itu,”bebernya.
Di sisi lain, Ketua Komisi IV itu dengan tegas mengatakan pelaksanaan protokol kesehatan selama PPKM harus di jaga dengan waspada.
“Pergerakan harus di batasi, tidak bisa sebebas dulu, harus ada pembatasan, agar angka Covid-19 ini terus menurun.
Namun semua persyaratan pembatasan itu harus di penuhi oleh pemerintah,” tegasnya.
Ia juga berharap kepada pemerintah agar bantuan sosial dapat terjamah hingga ke pelosok-pelosok desa.
“Bantuan sosial masyarakat juga harus masuk sampai ke pelosok-pelosok,”imbuhnya.
Terakhir, Rusman juga berharap pola komunikasi pemerintah perlu di rubah, agar mampu memberikan pencerahan yang jitu kepada masyarakat.
“Pola komunikasi pemerintah juga harus di rubah. Saya berharap Diskominfo dan Biro Humas aktif dalam memberikan pencerahan dan penjelasan ke publik, dengan ajakan yang enjoy kepada masyarakat namun tetap tegas” tutupnya.(gm/Indcyber.com)
