Indcyber.com, Samarinda -Sehari setelah pencabutan nomor urut paslon Cagub dan cawagub Kaltim, giliran komisioner Bawaslu Kaltim menggelar deklarasi tolak politik uang dan politisasi sara yang di gelar di Ball room Swiss Bell Hotel Samarinda pada hari Rabu (14/02 /2018).
Deklarasi ini tidak hanya digelar oleh Bawaslu Kaltim tapi juga serentak di seluruh Indonesia. Di Samarinda sendiri dihadiri oleh seluruh paslon Cagub dan cawagub Kaltim diantaranya paslon no urut 1 ANNUR dan ISRAN HADI paslon no urut 3 sedangkan pasangan JADI hanya diwakili oleh tim kampanye begitu juga dengan pasangan Rusmadi Safaruddin hanya diwakili oleh tim kampanye. Kedua paslon yang tidak hadir dengan alasan yang berbeda, paslon JADI menghadiri pelantikan Plt Walikota Samarinda sedangkan paslon no urut 4 berdalih undangan tidak sampai ke paslon.
Disinggung masalah paslon yang tidak hadir ketua Bawaslu Kaltim membantah jika undangan mendadak ataupun tidak sampai.
“Undangan sudah kami sebar tiga hari menjelang hari H deklarasi, bahkan seluruh paslon sudah mengetahui. Untuk paslon yang tidak hadir memang tidak ada sanksi pidana atau denda akan tetapi alangkah baiknya jika hadir karena ini deklarasi tolak politik uang dan politisasi sara,itu semua masyarakat yang bisa menilai. “ujar Syaiful Ketua Bawaslu Kaltim.
Hadir juga dalam acara ini Ketua DPRD KALTIM, Wakapolda Brigjend M Noval Yahya, Danrem 091 ASN, serta seluruh tokoh partai, partisipan masing masing paslon serta Assisten III Pemprov Kaltim H Bere Ali yang notabane mewakili Gubernur Kaltim yang berhalangan hadir karena disaat yang sama tengah melantik Plt Walikota Samarinda di lamin etam.
Sudah saatnya politik uang ditiadakan karena rakyat kita sudah semakin dewasa, mana paslon yang memang tulus, ikhlas mengabdi untuk rakyat dan mana paslon yang hanya mengumbar janji. (slamet)
