INDCYBER.COM, SAMARINDA-Karang Paci kembali bergetar pasca resminya pemberlakuan tarif tol sejak hari Minggu(14/6/2020)kemarin.Berbagai tanggapan pro dan kontra disampaikan masing-masing anggota wakil rakyat yang duduk di Karang Paci.
Mulai dari harus adanya penurunan tarif tol karena dianggap tidak adil dan melukai hati rakyat Kaltim hingga wacana pembentukan Pansus tol untuk menangani masalah terkait jalan tol karena kedepan bukan hanya masalah tarif tapi juga permasalahan lahan warga sekitar yang belum terselesaikan pembayarannya hingga saat ini.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim Sarkowi V Zahry dari fraksi Golkar mengatakan permasalahan jalan tol ini tidak cukup hanya bersurat karena itu ada permasalahan sejarah.
“Dulu, kalau kita berbicara sejarah Kaltim itu tidak layak dibangun jalan tol. Karena nilai kelayakannya itu di bawah,” ujar Sarkowi kepada indcyber.com usai mengikuti Rapat Paripurna, Selasa (16/6/2020).
Ia menjelaskan namun hal ini tetap setengah dipaksa, sehingga memaksa untuk memakai anggaran daerah. Begitu sudah digunakan meminta ke pusat agar ikut berkontribusi. Ketika pusat masuk dan pengelolaannya ke sana maka pusat memegang aturan.
“Banyak masalah yang timbul di sana, dari sejarah, tarif, lahan, dan belum lagi bagaimana interkoneksi serta apa hasil yang didapatkan oleh Kaltim itu belum diketahui,”ungkapnya.
Untuk itu Sarkowi meminta rekomendasi untuk membentuk Pansus evaluasi pembangunan dan operasional. Jika itu dibentuk bakal enak membahasnya.
“Karena semua rekomendasi aduan permasalahan ini bisa dilakukan dengan dibentuknya Pansus. Dengan dibentuknya Pansus bisa melakukan audiensi dengan lintas siapa saja,”imbuhnya.
Politisi Senior Partai Golkar yang juga anggota Komisi III itu juga mengutarakan bahwa hingga saat ini belum ada laporan masuk, terkait berapa hasil yang diperoleh untuk Kaltim dari jalan tol tersebut.
“Maka itu saya bilang permasalahan jalan tol ini kompleks, baik tanah, tarif, kualitas proyeknya, dan bagi hasil pendapatan,”pungkasnya.
Untuk diketahui saat ini ada 6 fraksi yang telah menandatangani persetujuan guna pembentuk Pansus Tol namun dari unsur Pimpinan Samsun dengan tegas menolak karena akan fokus dengan Komisi.
Penulis: Slamet Pujiono
Editor: Redaksi
Sumber: Indonesia Cyber
