Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur fraksi Golkar Dapil Samarinda, Nidya Listyono,SE.(foto:slamet pujiono/indcyber.com).
Penulis: Slamet Pujiono
Editor: Redaksi
INDCYBER.COM, SAMARINDA-Sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan Gerakan Rakyat Bersatu Pejuang Daerah Otonomi Baru Kabupaten Samarinda beberapa waktu lalu telah melakukan aksi damai di bawah flyover Jembatan Mahakam IV.
Mereka menyuarakan aspirasi masyarakat Samarinda Seberang yang terdiri dari tiga Kecamatan yaitu Kecamatan Samarinda Seberang, Kecamatan Loa Janan Ilir dan Kecamatan Palaran.
Aksi yang mengklaim murni dari aspirasi masyarakat dan tidak ditunggangi oleh kepentingan politik tersebut dipimpin oleh Tokoh pemuda Samarinda Seberang Rusdiansyah Rais.Dalam orasinya Rusdi mengatakan jika selama ini Samarinda seberang masih tertinggal dalam pembangunan segala bidang jika dibandingkan dengan Kecamatan kecamatan lainnya di Samarinda.
Tidak hanya sampai disitu saja, mereka juga menginginkan jika para Paslon berkomitmen untuk mendorong terwujudnya Kabupaten Samarinda siapapun nantinya yang terpilih.
Selama ini wilayah yang dibelah oleh sungai Mahakam merupakan cikal bakal berdirinya kota Samarinda.Namun tidaklah semulus dan semaju pembangunan seperti di Kecamatan lain se Samarinda.
Terkait permasalahan Samarinda Seberang ingin”berpisah”dan akan membentuk Kabupaten baru atau dengan kata lain Daerah Otonomi Baru mendapatkan tanggapan dari anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur dari fraksi Golkar Dapil Samarinda Nidya Listyono,SE.
Tyo sapaan karibnya mengatakan jika memang keinginan untuk”berpisah”tersebut murni keinginan masyarakat Samarinda Seberang sah sah saja karena tidak ada unsur politiknya.
“Menanggapi DOB Samarinda Seberang,saya memang sempat diminta jadi pembicara tapi karena saya sakit jadi tidak terlalu banyak mengetahui secara teknis, namun terkait DOB menurut saya itu sah sah saja jika yang masyarakat menginginkan DOB tersebut tapi jangan sampai ada unsur politiknya namun jika kemudian hari ada unsur politiknya waullohhualam,”ujar Politisi Golkar Kaltim sekaligus Ketua AMPG Kaltim.
Ia juga menyampaikan jika DOB tersebut harus melalui kajian kembali, bagaimana luas wilayahnya, jumlah penduduknya yang lebih utama adalah faktor ekonomi serta dampak sosialnya.
“Memang hal tersebut harus dikaji kembali,luas wilayah,jumlah penduduk, faktor ekonomi, apakah sudah urgent betul sehingga harus”berpisah” namun jika sudah ada pergerakan ya seyogyanya Pemerintah dalam hal ini Pemkot harus lebih sensitif karena saya dengar sudah lama Samarinda Seberang ingin”pisah”.Mari kita berbicara duduk satu meja dan kita berbicara harus by data karena persoalan ini menyangkut hajat hidup orang banyak,”pungkasnya.(*)
