INDCYBER.COM-DPRD Kaltim menggelar Rapat Paripurna ke XV dihari Jumat keramat,(3/7/2020)bertempat dilantai 6 gedung D komplek DPRD Kaltim jalan Teuku Umar Karang Paci,Samarinda .
Setelah memberikan jawaban terkait pandangan umum dari Fraksi DPRD Kaltim, Wakil Gubernur Hadi Mulyadi mendapat interupsi.
Sejumlah anggota fraksi memberikan interupsi usai wagub memberikan jawaban.
Ketua Fraksi PKB Syafruddin mempertanyakan pelanggaran seleksi pejabat di lima OPD yang ada di wilayah Kaltim.
Ia menginginkan jawaban yang jelas terkait permasalahan tersebut. Sebab dalam jawaban tidak dijawab secara gamblang oleh Hadi Mulyadi.
Selain itu, pria yang karip disapa Udin ini menejelaskan secara gamblang kepada pemerintah terkait seorang pensiunan ASN menjadi panitia seleksi.
“Mana mungkin seorang yang pensiun menandatangi surat panitia seleksi.pemerintah jujur saja agar ada upaya perbaikan dan pembenahan,” ucapnya.
Sementara Wakil Ketua DPRD Kaltim Andi Harun menegaskan kepada Pemprov Kaltim untuk segera mengatur Perusda yang dianggap tidak menguntungkan Pemerintah.
Selain itu ia meminta kejelasan kepada Pemerintah terkait Perusda MMP yang memperbolehkan koperasi sebagai pemegang saham.
“Saham koperasi MMP terdapat temuan BPK. Apakah koperasi mendapat bagian tersebut,” ucapnya
Selain itu, ia menilai seharusnya koperasi tidak boleh masuk ke dalam pemegang saham.
“Hampir semua perusda mengalami masalah.kita meminta Pemerintah segera cepat membenahi,”tegas politisi senior Gerindra.
Kemudian Nidya Listiyono dari Fraksi Golkar juga mempertanyakan Direksi yang bermasalah di Perusda. Selain itu ia melihat Perusda di Kaltim segera dibenahi meminta DPRD Kaltim agar dibentuk Pansus Perusda(*)
Editor: Slamet Pujiono
