INDCYBER,SAMARINDA – Delapan Fraksi DPRD Kalimantan Timur berkumpul di ruang rapat lantai enam gedung D, Rabu (1/7/2020).
Kedelapan fraksi tersebut memberikan pandangannya terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2019.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun memberikan kesimpulan terkait hasil Rapat Paripurna ini.
Menurutnya ada tiga poin yang ditekankan hampir seluruh fraksi. Ketiga poin yang harus dijawab Pemerintah Provinsi Kaltim Jumat (3/7/2020) besok.
Ketiga poin tersebut terkait dengan permasalahan di sektor pendidikan, seleksi ASN dan kurangnya kinerja perusda dalam meningkatkan PAD.
“Alasan tiga poin tersebut dikarenakan mayoritas fraksi menemukan temuan tersebut yang perlu dijelaskan pemerintah.
Disampaikan Fraksi PKB terkait temuan itu kita pertajam antara hearing Komisi IV dengan Dinas Pendidikan, Komisi I dengan BKD nanti kita pertajam,” ujar Muhammad Samsun.
Bahkan dalam pemandangan Fraksi PPP disarankan Pemprov sebaiknya bertindak tegas terhadap perusda yang tidak memiliki keuntungan bagi pemprov.
Bahkan anggota Fraksi PPP Mimi Meriami dalam pandangan fraksi meminta Pemprov Kaltim membubarkan Perusda yang tidak memiliki keuntungan bagi pemerintah.
“Alasan tiga poin tersebut dikarenakan mayoritas fraksi menemukan temuan tersebut yang perlu dijelaskan pemerintah.
Disampaikan fraksi PKB terkait temuan itu Kita pertajam antara hearing Komisi IV dengan Dinas Pendidikan, Komisi I dengan BKD nanti kita pertajam,” kata Samsun.
Ia menyarankan cabut aset pemerintah daerah kemudian Perusda itu baru boleh merubah badan hukum persero.
“Kita evaluasi semua perusda terkait aset, kinerja legalitas dan semacamnya,”pungkas Politisi Senior PDI-P Kaltim ini (*).
Editor: Slamet Pujiono
