Indcyber.com, SENDAWAR– Rapat Paripurna VI Masa Sidang III Tahun 2019 tentang Pandangan Umum Fraksi Terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran (TA) 2020 berjalan dengan lancar pada Rabu (11/9/2019) di ruang sidang utama DPRD Kutai Barat (Kubar)
Rapat ini dipimpin oleh Wakil Sementara DPRD Kabupaten Kutai Barat H.M Zainudin Thaib dan di hadiri oleh Wakil Bupati Kubar H. Edyanto Arkan, serta 16 Anggota Dewan, para Kepala OPD, Kepala Bagian dan Kabid serta Kasubid terkait dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kubar.
Perwakilan Fraksi PDI Perjuangan Potit menyampaikan bahwa, keempat bagian penting dalam menentukan kebijakan umum anggaran prioritas pembangunan tahun anggaran 2020 sangat relevan.
Dikatakan Potit, bahwa ada catatan penting sebagai tambahan penjelasan dari Pemerintah nantinya, pertama terkait konsepsi kebijakan Pemerintahan dimana Kabupaten Kutai Barat bercorak Agraris.
“ Oleh sebab itu seyogyanya produksi bahan pagan Kubar bisa mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat,” kata Potit.
Potit menuturkan bahwa, yang kedua kawasan budidaya hutan, yang ketiga diadakan penerimaan tenaga pendidik, Medis, penyuluh Pertanian, Perikanan dan Perkebunan.
Perwakilan Fraksi Golongan Karya H.Yamhun Anwar menyampaikan,” Kami mengapresiasi atas kinerja pemerintah dalam penyusunan Raperda TA 2020 dan kami memberikan beberapa catatan penting pokok-pokok pikiran DPRD yang merupakan aspirasi dari masyarakat,” ujarnya.
Dijelaskan H. Yamhun Anwar bahwa, aspirasi masyarakat dapat termuat semua didalam KUA dan PPAS serta RAPBD Tahun Anggaran 2020, dan sebelum penyusunan TAPD kiranya Pemerintah dapat mengeluarkan Peraturan Bupati tentang Analisis Stand Belanja (ASB), Standar Satuan Harga (SSH), Standar Pelayanan Minimal (SPM).
“ Kami mendapat informasi serta masukan dari masyarakat agar dapat disampaikan kepada Pemerintah terkait tentang jembatan ATJ dan jalan dua jalur menuju Kampung Mencelew agar dilakukan tindak lanjut penyelesaiannya”, pintanya.
Sementara perwakilan fraksi gabungan Hanura, Nasdem dan Perindo H.Aulia memaparkan bahwa, partai gabungan sangat mengapresiasi dan berterima atas penyampaian nota pengantar pada tanggal 9 September yang lalu.
Aulia menjelaskan bahwa, pemerataan pembangunan dan peningkatan infrasruktur serta pembangunan sarana kampung dan prasarana dasar sosial ekonomi masyarakat kampung, kedua perlunya peningkatan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia serta menggerakkan pengembangan ekonomi kerakyatan dengan menggalakkan pembangunan pertanian Usaha Bersama Kampung (UBK).
Perwakilan Fraksi Demokrat Noratim menyebutkan “kami percaya dan optimis bahwa Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memiliki strategi tepat dan jitu diterapkan pada kebijakan APBD sehingga capaian kinerja keuangan TA 2020 dapat meningkat lebih baik lagi.
Noratim menegaskan bahwa ada 7 prinsip penyusunan APBD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019, dan seiring sejalan dan selaras dengan prinsip penyusunan APBD.
“ Maka kami mensupport pemrosesan lanjutan Raperda sesuai dengan tahapan dan jadwal yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan,” kata Noratim.
Lanjutnya, dengan mengucap rasa syukur fraksi Demokrat mengapresiasi Pemerintah Daerah yang memasukkan pembangunan jembatan ATJ dalam prioritas program APBD TA.2020 dengan dasar pertimbangan yang baik kedepannya”, tuturnya.
Fraksi Amanat Gerakan Sejahtera H.Sopiansyah menuturkan, dalam melakukan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tidak mengabaikan azas juga fungsi umum dan terkait realisasi fisik APBD TA 2018 yang lalu maka kedepannya agar lebih efektif dan efisien dengan memperhatikan prioritas maupun efisiensi anggaran. (arf).
