Indcyber.com, samarinda Jagat media sosial Kalimantan Timur tengah bergejolak. Bukan karena isu pembangunan, bukan pula karena kebijakan publik yang menyentuh masyarakat, melainkan karena perang opini antara dua sosok kuat di balik layar: Andrey Farizal dan Budi Hartono.
Keduanya bukan nama sembarangan. Andrey Farizal, dikenal dekat dengan Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Masud, adalah motor utama di balik jaringan media sosial pro-pemerintah provinsi. Sosok muda dengan latar belakang organisasi KNPI itu kini menjelma menjadi pengusaha sekaligus pengendali opini digital. Beberapa akun media sosial besar di Kaltim disebut berafiliasi dengan jaringan yang ia bangun.
“Andrey itu bukan cuma relawan digital. Dia bagian dari sistem komunikasi politik gubernur,” ujar salah satu sumber internal pemerintahan Kaltim yang enggan disebutkan namanya.
Kedekatannya dengan keluarga Masud bahkan pernah diakui langsung oleh Gubernur Rudi Masud. Dalam sebuah kesempatan, Rudi menyebut hanya mengenal Andrey dibandingkan media atau jurnalis lain di Kaltim. Ucapan itu sontak memicu reaksi keras dari kalangan pers, karena dinilai mengabaikan peran jurnalisme independen di daerah.
Di sisi lain, Budi Hartono, jurnalis senior yang telah malang melintang di dunia media Kaltim, kini menjadi tangan kanan Wali Kota Samarinda, Andi Harun. Ia dipercaya mengelola media resmi milik Pemkot seperti Samarinda Beradap, serta menjadi arsitek narasi yang memperkuat citra Wali Kota di mata publik.
Jika Andrey bergerak cepat dan agresif lewat jaringan buzzer, maka Budi bermain tenang namun presisi di media arus utama. Ia paham ritme pemberitaan, menguasai strategi framing, dan memiliki kredibilitas jurnalistik yang sulit ditandingi.
Namun, yang tadinya hanya perbedaan gaya komunikasi, kini berubah menjadi perang terbuka di dunia maya. Saling sindir, saling bongkar, hingga berujung pada laporan ke kepolisian.
Pertarungan ini pun dianggap sebagai cerminan konflik yang lebih besar — tarung gengsi politik antara Gubernur Rudi Masud dan Wali Kota Andi Harun. Keduanya disebut tengah membangun basis dukungan menuju panggung politik Kaltim 2030.
“Andrey dan Budi hanyalah dua ujung tombak dari kekuatan yang lebih besar. Ini bukan sekadar perang buzzer, tapi pertarungan arah politik Kaltim ke depan,” kata pengamat politik lokal, Dr. Harun Mulyadi, kepada Indcyber.com.
Dalam konteks hukum, dinamika seperti ini sering kali menyinggung Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Jika saling serang di media sosial mengandung unsur fitnah, pencemaran nama baik, atau penyebaran hoaks, keduanya bisa terjerat Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU ITE, dengan ancaman pidana penjara hingga 4 tahun atau denda Rp750 juta.
Meski demikian, hingga kini belum ada proses hukum yang berjalan terbuka. Polisi masih melakukan klarifikasi awal terhadap laporan dari kedua kubu.
Sementara itu, publik Kaltim tampaknya terbelah. Sebagian mendukung gaya ofensif Andrey yang dianggap dinamis, sebagian lagi menilai langkah Budi lebih bermartabat dan berdampak.
Satu hal yang pasti, drama media sosial Kaltim kini lebih menarik daripada debat resmi di ruang politik.
Dan, di tengah hiruk-pikuk ini, publik bertanya-tanya:
Siapa yang akan keluar sebagai pemenang — penguasa medsos atau pengendali berita?(****)
