TENGGARONG. Indcyber.com — Komitmen Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dalam mengawal aspirasi rakyat dan memastikan roda pembangunan terus berputar kian membuncah. Lewat sinergi yang solid dan pembahasan maraton yang transparan, DPRD Kukar resmi menyepakati Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 7,1 Triliun.
Kesepakatan strategis ini diketok dalam Rapat Paripurna ke-4 DPRD Kukar yang berlangsung khidmat dan penuh dinamika di Aula DPRD Kukar, Rabu (23/9/2026).
Sinergi Tanpa Batas: Mengawal Setiap Rupiah Anggaran Rakyat
Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani, dengan didampingi Wakil Ketua I Abdul Rasid dan Wakil Ketua II Junadi, serta dihadiri Bupati Kukar Aulia Rahman Basri. Momentum bersejarah ini menjadi bukti nyata keseriusan jajaran legislatif Kukar dalam mengawal tata kelola keuangan daerah yang sehat, profesional, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, menegaskan bahwa esensi utama dari pengesahan APBD Perubahan ini adalah memastikan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat Kukar hingga ke pelosok desa.
“Yang terpenting anggaran ini dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. DPRD Kukar akan terus memastikan setiap rupiah teralokasi secara tepat, akuntabel, dan membawa dampak langsung bagi kesejahteraan warga,” tegas Ahmad Yani penuh optimisme.
Tata Kelola Keuangan Yang Transparan, Terukur, dan Bertanggung Jawab
Dalam pembahasan ketat yang berlangsung hingga empat kali pertemuan—yakni pada tanggal 4, 16, 17, dan 23 September 2026—Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kukar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan penyesuaian yang sangat cermat.
Anggota Banggar DPRD Kukar, Fatlon Nisa, menyampaikan bahwa penyesuaian alokasi ini mempertimbangkan kondisi fiskal daerah yang realistis serta pemenuhan kewajiban keuangan daerah secara bijak, termasuk skema pemenuhan kewajiban pembiayaan daerah bersama Bankaltimtara secara tertib dan transparan.
 “Penyesuaian target dan alokasi anggaran kita buat secara terukur dan realistis. Fokus utama kita adalah memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat serta menjaga stabilitas ekonomi Kukar di tengah tantangan global,” ungkap Fatlon Nisa.
Menatap Masa Depan Kukar Yang Lebih Maju dan Sejahtera
Meskipun potensi anggaran daerah Kukar sangat besar dan dinamis—bahkan berpeluang menembus angka Rp 7,9 triliun—kebijakan fiskal yang disepakati bersama DPRD Kukar terbukti sangat matang, sehat, dan mengedepankan asas kehati-hatian (prudential).
Langkah proaktif DPRD Kukar ini mendapat apresiasi hangat dari masyarakat. Dengan tuntasnya kesepakatan Perubahan KUA-PPAS 2026 ini, berbagai program prioritas pembangunan infrastruktur, pemulihan ekonomi warga, hingga peningkatan pelayanan publik di Kutai Kartanegara dipastikan siap berpacu cepat!
DPRD Kutai Kartanegara: Bekerja Nyata, Mendengar Aspirasi, Membangun Kukar Lebih Sejahtera!(Adv)
