TENGGARONG, indcyber.com — Kabut asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memantik reaksi keras dari parlemen daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kukar secara tegas mendesak agar kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi para siswa diperpanjang demi melindungi kesehatan generasi muda dari ancaman infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
Tidak hanya itu, wakil rakyat juga melontarkan kritik tajam terhadap langkah instansi pemerintah yang turun tangan melakukan penggalangan dana (open donasi), yang dinilai salah sasaran dan lepas dari esensi mitigasi struktural skala besar.
Lindungi Siswa, PJJ Jangan Terburu-buru Dicabut!
Anggota DPRD Kukar, Akhmad Akbar Haka Saputra,, menegaskan bahwa keselamatan dan kesehatan anak didik adalah harga mati yang tidak boleh dikompromikan. Di tengah kondisi udara yang belum sepenuhnya steril dari polusi asap karhutla, aktivitas luar ruangan (outdoor) bagi anak sekolah terbukti menyimpan risiko kesehatan yang fatal.
“Melihat kondisi di lapangan, kebijakan PJJ memang harusnya diperpanjang. Asap karhutla sangat berbahaya, terutama memicu gangguan kesehatan kronis yang berhubungan langsung dengan saluran pernapasan anak-anak kita,” tegas Akbar.
Pihaknya meminta Dinas Pendidikan dan stakeholder terkait untuk tidak bersikap reaktif pendek, melainkan melihat realitas kualitas udara secara komprehensif sebelum memutuskan siswa kembali bertatap muka di sekolah.
Karhutla Bukan Urusan Biasa, Jangan Kerja Setengah-Setengah!
Menyoroti akar masalah, Akbar menilai bahwa penanganan bencana karhutla di Kukar dan Kalimantan Timur pada umumnya tidak bisa lagi diselesaikan dengan cara-cara konvensional atau “biasa-biasa saja”. Mengingat dampak buruk asapnya telah melintasi batas teritorial hingga ke negara tetangga, pemerintah dituntut bergerak cepat, terukur, dan masif.
Penanganan krisis ini, lanjut Akbar, harus diturunkan secara terstruktur hingga ke tingkat akar rumput—mulai dari kabupaten, kecamatan, hingga kelurahan—sebagaimana telah ditekankan dalam forum Rapat Dengar Pendapat (RDP). Setiap level pemerintahan harus memiliki peta jalan dan pembagian peran pencegahan yang jelas dan rigid.
Kritik Pedas Pemerintah “Open Donasi”: The Government Must Lead, Not Donate!
Satu poin paling tajam yang disoroti DPRD Kukar adalah fenomena munculnya penggalangan dana atau open donasi yang dimotori oleh unsur pemerintah daerah untuk penanganan karhutla. Akbar, dengan gaya khasnya yang lugas, melayangkan kritik terbuka. Menurutnya, pemerintah memiliki instrumen fiskal, otoritas penuh, dan mandat regulasi untuk melakukan mitigasi berskala makro, bukan justru ikut-ikutan membuka donasi publik.
“Kalau urusan donasi, itu porsinya teman-teman komunitas dan elemen masyarakat sipil yang bergerak atas dasar solidaritas. Sedangkan pemerintah posisinya jelas: harus hadir memitigasi dalam skala besar, mengeksekusi kebijakan strategis, dan merancang langkah taktis penyelamatan, bukan malah ikut-ikutan membuka open donasi seperti itu,” tandasnya tajam.
Komitmen Parlemen Mengawal Keselamatan Warga
DPRD Kukar memastikan akan terus mengawasi ketat eskalasi penanganan karhutla dan konsistensi kebijakan perlindungan publik. Pihak legislatif mendesak eksekutif untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, mengoptimalkan posko-posko darurat kesehatan, serta memastikan suplai masker dan fasilitas pendukung PJJ tersalurkan secara merata.
Bagi DPRD Kukar, transparansi, ketegasan, dan kecepatan eksekusi kebijakan di masa darurat lingkungan adalah tolok ukur utama kehadiran negara di tengah rakyatnya.(adv)
