TENGGARONG , indcyber.com — Menjawab ancaman si jago merah yang kian menghantui kawasan permukiman padat penduduk, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengambil langkah taktis dan proaktif. Musibah kebakaran yang melantik kawasan RT 33, Jalan A.M. Alimuddin, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, menjadi alarm keras bagi seluruh pemangku kebijakan untuk memperketat sistem mitigasi bencana berbasis infrastruktur tangguh.
Anggota DPRD Kukar Fraksi PDI Perjuangan, Fathlon Nisa, menegaskan bahwa optimalisasi fasilitas darurat seperti jaringan hidran mandiri kini bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan mendesak yang wajib direalisasikan secara komprehensif.
Solusi Konkret: Hidran Siap Pakai Tanpa Hambatan
Fathlon mengungkapkan, fasilitas fisik hidran sebenarnya telah masuk dan diperjuangkan melalui jalur pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD. Kendati demikian, efektivitasnya di lapangan belum maksimal akibat belum tersedianya jaringan pendukung air yang terintegrasi secara optimal.
“Sebelumnya ada salah satu pokok-pokok pikiran saya terkait pembangunan hidran. Hidran tersebut sebenarnya sudah kita bangun, tetapi mungkin belum maksimal karena jaringan pendukungnya belum tersedia,” terang Fathlon.
Menyadari tantangan fiskal daerah yang dinamis, Fathlon memastikan bahwa perjuangan anggaran ini akan kembali diprioritaskan dalam perencanaan APBD 2027 mendatang. Target ini lahir dari hasil sinkronisasi data dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) intensif bersama Dinas Pemadam Kebakaran dan BPBD Kukar.
-
Target Realisasi: Pemenuhan jaringan pendukung hidran dipatok tuntas pada tahun anggaran 2027.
-
Mitigasi Wilayah Padat: Menjawab tantangan jarak antarbangunan yang terlalu rapat, yang selama ini menjadi pemicu cepatnya rambatan api saat musibah melanda.
-
Sinergi Lintas Sektor: Memperkuat kolaborasi antara legislatif, eksekutif, dan instansi teknis kebencanaan.
Negara Hadir untuk Warga Terdampak
Di luar aspek infrastruktur jangka panjang, fokus kemanusiaan tetap menjadi prioritas utama. Fathlon memastikan bahwa jajaran legislatif mengawal ketat penyaluran bantuan darurat bagi warga yang kehilangan tempat tinggal dan harta benda akibat insiden di Kelurahan Melayu tersebut.
“Namanya masyarakat yang sedang terkena musibah, tentu yang paling utama adalah bagaimana bantuan yang kita berikan dapat bermanfaat dan sedikit meringankan beban mereka,” tegasnya.
Menyinggung wacana jangka panjang terkait tata ruang kawasan padat—termasuk opsi relokasi—ia menyatakan bahwa hal tersebut masih memerlukan kajian mendalam serta duduk bersama dengan Pemerintah Kabupaten Kukar. Evaluasi tata letak bangunan sewaan yang terlalu berdempetan, faktor cuaca, hingga arah angin akan menjadi bahan merumuskan kebijakan hunian yang lebih aman dan manusiawi ke depan.
“Mudah-mudahan pemerintah kabupaten bersama DPRD dapat mencari solusi terbaik sesuai dengan harapan masyarakat, termasuk terkait kemungkinan relokasi maupun pembangunan kembali rumah warga,” pungkasnya.(adv)
