JAKARTA, INDCYBER.COM — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengambil langkah hukum paling keras terhadap industri perkebunan penyumbang bencana ekologis. Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid secara resmi merekomendasikan pencabutan Hak Guna Usaha (HGU) milik 11 perusahaan nakal.
Sorotan tajam tertuju pada PT SKM, korporasi yang masuk dalam klaster pertama penindakan utama dengan sanksi terberat: pencabutan seluruh izin HGU tanpa sisa.
Rekam Jejak Pelanggaran Hukum PT SKM
PT SKM terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembiaran hingga pengrusakan lingkungan hidup berskala masif di atas lahan konsesinya. Dua hamparan konsesi raksasa yang dikuasai PT SKM—masing-masing seluas 5.355 hektare dan 2.360,81 hektare—kini menjadi sarang kejahatan lingkungan yang tak bertepi.
Berdasarkan hasil investigasi mendalam dan verifikasi faktual Kementerian ATR/BPN, PT SKM mengabaikan mandat undang-undang melalui serangkaian tindakan melanggar hukum:
* Pembiaran Kebakaran Berulang (Kejahatan Ekosistem): Lahan konsesi PT SKM mengalami insiden kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara berulang. Kerusakan ekologis ini bukan lagi dianggap musibah biasa, melainkan kelalaian berat (gross negligence) yang disengaja demi menekan biaya pembersihan lahan (land clearing).
* Nihil Sarana & Prasarana Penanggulangan Karhutla: PT SKM terbukti tidak menyediakan prasarana dasar pencegahan kebakaran, mulai dari menara pengawas, embung air, hingga sistem pemadam internal. Perusahaan meraup keuntungan dari hasil bumi tanpa menginvestasikan satu sen pun untuk perlindungan lingkungan.
* Pelanggaran Asas Keberlanjutan Korporasi: Praktik pengusahaan lahan oleh PT SKM mengangkangi prinsip-prinsip hukum lingkungan yang diatur dalam regulasi nasional.
Deretan Aturan yang Diterjang
Praktik usaha PT SKM melanggar pasal-pasal krusial dalam hukum tata ruang, pertanahan, dan lingkungan hidup Republik Indonesia:
* UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:
* Pasal 69 Ayat (1) Huruf h: Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.
* Pasal 88: Ketentuan Strict Liability (tanggung jawab mutlak), di mana korporasi wajib bertanggung jawab mutlak atas kerugian lingkungan yang timbul dari usahanya tanpa perlu membuktikan unsur kesalahan.
* UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan:
* Pasal 67: Pemegang izin usaha perkebunan wajib memiliki sarana, prasarana, dan sistem pengendalian karhutla.
* PP No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Atas Tanah: Menjadi landasan kuat bagi Menteri ATR/BPN untuk mencabut status HGU atas tanah yang ditelantarkan, dirusak, atau dilanggar peruntukannya.
Total Konsesi yang Dirampas Negara
Langkah tegas Nusron Wahid memastikan tidak ada ruang kompromi bagi investor nakal—baik pemegang saham dalam negeri maupun asing (Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura) yang bersembunyi di balik badan hukum Indonesia.
| Nama Perusahaan | Status Rekomendasi | Luas Lahan HGU | Core Pelanggaran |
| PT SKM | Pencabutan Seluruh HGU | 5.355 Ha + 2.360,81 Ha | Kebakaran berulang, nihil sarpras karhutla |
| PT RKA | Pencabutan Seluruh HGU | 11.558 Ha | Kebakaran berulang, pengabaian konsesi |
| PT MIB | Pencabutan Seluruh HGU | 4.000 Ha | Pembiaran karhutla masif |
Pencabutan total HGU atas lahan PT SKM seluas lebih dari 7.715 hektare ini menjadi titik balik penegakan hukum pertanahan di Indonesia. Negara tidak lagi bertoleransi terhadap korporasi yang mengeksploitasi bumi pertiwi namun menyisakan asap, racun, dan bencana bagi rakyat.(***)
