Gersik, indcyber.com – Dunia penegakan hukum dan rantai pasok energi nasional kembali diguncang oleh borok kronis praktik penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM). Berdasarkan dokumentasi visual investigatif dan rekam jejak kasus yang mencuat, PT Trisaka Adi Rajasa kembali disorot tajam atas dugaan kuat keterlibatan dalam distribusi, pengiriman, dan pemindahan BBM ilegal—khususnya solar (baik jenis solar refinery maupun indikasi solar subsidi yang dialihkan)—secara terstruktur, masif, dan terang-terangan melanggar hukum di wilayah Gresik dan sekitarnya.
Liputan investigasi mendalam ini menguliti habis lapis demi lapis modus operandi kejahatan korporasi ini, menyoroti dampak destruktif terhadap lingkungan dan masyarakat, serta menyoroti lemahnya taring penegak hukum yang kerap mencederai keadilan publik.
Modus Operandi & Fakta Pelanggaran Hukum
Aktivitas ilegal yang dilakukan oleh korporasi atau jaringan yang terafiliasi dengan PT Trisaka Adi Rajasa bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan murni kejahatan terorganisir terhadap sumber daya energi negara. Berikut adalah rincian data detail pelanggaran hukumnya:
1. Pemindahan BBM Ilegal Tanpa Izin (Ilegal Transshipment) di Pemukiman Warga
* Lokasi & Fakta Lapangan: Berdasarkan investigasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Gresik dan temuan lapangan di Desa Suci, aktivitas pemindahan BBM jenis solar refinery dilakukan secara ilegal di atas lahan milik warga bernama Haji Warkim.
* Skala Kejahatan: Truk tangki jumbo berkapasitas besar (16.000 hingga 24.000 liter) memindahkan muatan BBM secara ilegal ke truk armada yang lebih kecil berkapasitas 8.000 liter. Dalam catatan operasional gelapnya, aktivitas skala besar ini dilakukan berulang kali tanpa mengantongi izin resmi dari instansi berwenang.
2. Ancaman Keselamatan Publik & Kerusakan Lingkungan
* Dampak Langsung: Praktik pemindahan BBM ilegal di area terbuka/pemukiman ini memicu pencemaran udara parah berupa bau menyengat yang sangat pekat.
* Pelanggaran Hukum Lingkungan: Warga sekitar melaporkan keluhan sesak napas akibat polusi uap bahan bakar. Tindakan ini melanggar Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengingat lokasi tersebut sama sekali tidak memiliki Amdal, izin penyimpanan, maupun standar keselamatan operasional (K3).
3. Distribusi Ilegal Melalui Pelabuhan & Indikasi Pengoplosan Solar Subsidi
* Modus Pengiriman Logistik: Berdasarkan bukti visual dan investigasi di lapangan, truk tangki PT Trisaka Adi Rajasa kedapatan mendistribusikan muatan mencurigakan yang diduga kuat berkaitan dengan praktik suplai BBM ilegal ke kapal-kapal di kawasan Pelabuhan Gresik.
* Jejak Hitam Korporasi: Rekam jejak menunjukkan bahwa armada truk tangki milik PT Trisaka Adi Rajasa sebelumnya juga pernah disita oleh Bareskrim Polri dalam kasus penyelewengan BBM subsidi (seperti kasus penyalahgunaan puluhan barcode MyPertamina di Tuban) serta praktik pengoplosan minyak mentah dengan solar bersubsidi di daerah lain.
Bedah Kasus Hukum: Mengapa Penegakan Hukum Kerap Masuk Angin?
Kasus hukum yang melibatkan jaringan PT Trisaka Adi Rajasa di Pengadilan Negeri (PN) Gresik kerap menuai kecaman keras dari pakar hukum dan pemerhati anti-korupsi.
* Pasal “Siluman” yang Melindungi Pemain Utama: Dalam persidangan sebelumnya terkait perkara perdagangan solar ilegal bernilai miliaran rupiah, aparat penegak hukum (baik penyidik maupun Jaksa Penuntut Umum) diduga hanya menyusun dakwaan yang sangat terbatas.
* Vonis Ringan yang Menciderai Keadilan: Meskipun ditemukan fakta perputaran puluhan ribu liter solar bermasalah (diduga hasil pengoplosan atau pengalihan subsidi), majelis hakim justru menjatuhkan putusan ringan—hanya menyentuh pelanggaran izin berlayar atau vonis penjara singkat bagi terdakwa di lapangan.
* Kritik Pakar Hukum: Pakar hukum pidana menegaskan bahwa praktik semacam ini adalah bentuk kerusakan sistem hukum akut, di mana sindikat mafia energi berlindung di balik celah formil hukum acara sementara kejahatan subsider dan kerugian negara dibiarkan bebas.
Tuntutan Tegas Publik & Desakan Investigasi Total
Praktik kotor mafia migas ini tidak boleh dibiarkan. Aparat penegak hukum tingkat pusat, Kementerian Lingkungan Hidup (Gakkum KLH), serta Bareskrim Polri dituntut untuk turun tangan langsung menghajar habis-habisan jaringan ini hingga ke akar-akarnya:
* Usut Tuntas Aliran Dana & Jaringan Bekingan: Bongkar siapa pemilik modal, aktor intelektual, serta oknum pejabat yang memuluskan operasional ilegal PT Trisaka Adi Rajasa.
* Jerat dengan Pasal Berlapis: Terapkan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (Migas), UU Tindak Pidana Pencucian Money (TPPU), serta UU Lingkungan Hidup dengan ancaman pidana maksimal dan perampasan aset hasil kejahatan.
* Audit Menyeluruh Perizinan Korporasi: Bekukan segera seluruh izin operasional yang terbukti menyalahgunakan distribusi energi bersubsidi atau industri.
Negara tidak boleh kalah oleh sindikat mafia bahan bakar yang meraup keuntungan pribadi di atas penderitaan rakyat dan kerusakan hukum Republik Indonesia.
Dugaan Penyaluran BBM Industri Ilegal Pelabuhan Gresik
Video liputan di atas memperlihatkan investigasi lapangan terkait aktivitas bongkar muat dan distribusi BBM industri yang diduga ilegal di kawasan Pelabuhan Gresik.(Jayadi)
