INDCYBER.COM, SAMARINDA Raperda RPJMD Kaltim Tahun 2018-2023 masih belum selaras dengan tujuan hal ini diungkapkan Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kaltim, Edi Kurniawan menjelaskan, masih ada sejumlah rencana kerja (Renja) yang perlu diselarasakan dengan berbagai dokumen, antar OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim. Salah satunya Renja untuk meningkatkan sektor pariwisata di Benua Etam.
Edi menyatakan, bahwa pembangunan infrastruktur, menjadi kunci keberhasilan pada pengembangan sektor kepariwisatan di Kaltim.
Karena dengan berkembang infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan, bandara dan infrastruktur yang baik di daerah, sebagai tempat tujuan wisata, sesuai dengan visi dan misi Gubernur Kaltim di tahun selanjutnya.
Ia mengakui, apabila persetujuan kesepakatan RPJMD Kaltim 2018-2023 yang ditandatangani Gubernur Kaltim Isran Noor dan Ketua DPRD Kaltim HM. Syahrun pada rapat Paripurna XI itu, terkesan dikejar waktu.
“Penetapan RPJMD itu kan berangkat dari program prioritas dari tiap-tiap SKPD dalam bentuk Dokumen Rencana Jangka Panjang (Renja), untuk priode 1 tahun yang harus sesuai dengan visi dan misi Gubernur Kaltim.Di dalamnya terdapat tujuan dan sasaran-sasaran yang menjadi program prioritas. Nanti diuraikan ke masing-masing SKPD berupa Rencana Strategis (Renstra),” ungkap Edy, Jumat (31/05/2019).
Edi menjelaskan, bahwa masih ada beberapa Renja yang perlu dibenahi, tujuannya agar sesuai dengan RPJMDKaltim yang sudah ditetapkan.
“Masalahnya adalah, ada beberapa SKPD yang hingga saat ini Renjanya belum rampung, atau Renstra nya masih tidak singkron.Nah ini yang kemarin kami jadikan cacatan pada saat pengesahan RPJMDKaltim mengingat tenggat waktu yang diberikan,Namun di sisi lain kami juga beri catatan untuk masing- masing SKPD agar segera memperbaiki Renstra, sehingga bisa mewujudkan apa yang sudah menjadi visi misi Gubernur Kaltim,” papar dia.
Salah satu yang diungkapkan Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kaltim tersebut yaitu, upaya peningkatan pembangunan sektor pariwisata di Benua Etam.
“Untuk peningkatan sektor pariwisata ini tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada Dinas Pariwisata. Harus ada peran dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kaltim, PU Kaltim, untuk membenahi destinasi wisata di Kaltim.Saat ini kan, Dispar Kaltim inggin meningkatkan destinasi pariwisata pada Sungai Mahakam. Tapi usulan Renja ini belum didukung dengan SKPD lainnya. Jadi belum disinkronkan terkait hal ini,” bebernya.
Hal itu menjadi salah satu upaya yang harus dilakukan Pemerintah Provinsi Kaltim untuk meningkatkan destinasi wisata sungai Mahakam,yakni dengan membangun pelabuhan singgah dari Samarinda Kota menuju destinasi wisata di Samarinda Seberang dan lain-lainnya.
“Hingga saat ini, tidak ada pembangunan pelabuhan singgah untuk tujuan pariwisata seperti ke Kampung Tenun dan destinasi pariwisata yang berada di kawasan Samarinda Seberang.Seharusnya ada pelabuhan resprentatif yang dapat menunjang hal itu. Dan dukungannya untuk membangun pelabuhan yang di peruntukkan hal ini. Begitu kita sampaikan program ini ke PU itu ada tidak program ini dalam Renja, jadi memang tidak ada. Nah itu yang repot ketika tidak ada hal yang menunjang untuk mempercepat Renja tersebut dan itu yang harus diperbaiki,” pungkasnya. (advertorial /sp)
