Ketua DPRD Kota Samarinda, H. Helmi Abdullah. (Fathur/indcyber.com)
Indcyber.com,Samarinda – Dalam suasana penuh harapan dan semangat perubahan, Ketua DPRD Kota Samarinda, H. Helmi Abdullah, mengungkapkan kekhawatirannya terkait pentingnya menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Ia menegaskan, sinergi yang lebih kuat antara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kota Samarinda adalah kunci untuk memastikan keuangan daerah yang sehat dan bebas dari penyalahgunaan.
Usai menghadiri Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kaltim pada Jumat (7/3/2025) di Gedung BPK Perwakilan Kaltim, Helmi Abdullah menegaskan bahwa pergantian kepemimpinan di BPK Kaltim bukan hanya sekadar peralihan posisi, tetapi merupakan momentum penting untuk memperbaiki dan memperkuat sistem pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, jika tidak dikelola dengan baik, keuangan daerah bisa menjadi ancaman besar bagi kemajuan Kota Samarinda.
“Kami bersyukur atas kelancaran pergantian ini, tapi saya harus mengatakan bahwa ini adalah momen yang sangat krusial bagi kami. Pergantian kepemimpinan bukan hanya soal estafet, tetapi soal masa depan pengelolaan keuangan daerah yang harus lebih transparan dan akuntabel,” kata Helmi dengan nada serius.
Helmi menegaskan bahwa meskipun proses pergantian ini berjalan dengan lancar, tantangan yang dihadapi di depan mata jauh lebih berat. Sinergi antara BPK, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Pemkot Samarinda harus ditingkatkan secara signifikan. Tanpa koordinasi yang solid, dia khawatir laporan keuangan daerah tidak akan pernah mencerminkan akuntabilitas yang sejati.
“Kami tak bisa hanya berdiam diri. Koordinasi antara BPK, BPKAD, dan Pemkot Samarinda harus diperkuat. Langkah pertama adalah memastikan bahwa setiap laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar yang berlaku. Jika tidak, kita bisa terjebak dalam kebuntuan dan masalah besar di masa depan,” ujar Helmi dengan penuh penekanan.
Lebih lanjut, Helmi Abdullah menegaskan bahwa DPRD Samarinda akan berada di garis depan untuk mendukung transparansi anggaran yang lebih baik. Namun, ia juga memperingatkan bahwa upaya tersebut tidak akan berhasil tanpa komitmen dan kerjasama dari seluruh pihak, terutama BPK.
“DPRD Samarinda akan terus mendukung upaya Pemkot untuk meningkatkan transparansi. Tetapi ini bukan tugas satu pihak saja. Kami semua, BPK, Pemkot, dan BPKAD, harus bekerja bersama dalam satu tujuan: memastikan pengelolaan keuangan yang akuntabel demi kepentingan masyarakat Samarinda,” ujarnya, dengan tegas menyampaikan kepada awak media.
Dengan perubahan yang mengarah pada perbaikan ini, Helmi Abdullah berharap ke depan akan ada lebih banyak kontrol terhadap penggunaan anggaran daerah, mencegah kebocoran, dan memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan membawa dampak positif bagi pembangunan kota. Sinergi antara BPK dan Pemkot Samarinda adalah harapan terakhir untuk menjaga keuangan daerah tetap bersih, transparan, dan bertanggung jawab.
Reporter : Fathur | Editor : Awang | ADV
