Indcyber.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur resmi meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dalam Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) yang diadakan di Ballroom Hotel Mercure, lantai 3 Samarinda.
Acara launching kartu kredit pemerintah daerah (KKPD) ini diresmikan oleh Penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik. Jumat, (28/6/2024).
Dalam sambutannya, Akmal Malik mengapresiasi langkah-langkah positif dan konkret yang telah diambil oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kalimantan Timur.
“Provinsi Kalimantan Timur memasuki babak baru dalam tata kelola keuangan digital melalui peluncuran Kartu Kredit Pemerintah Daerah ini,” ujar Akmal Malik
Akmal menambahkan, juga memuji kerja sama antara BPKAD dengan Bank Indonesia dan Bank BPD Kaltimtara yang telah berhasil meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang lebih tertib, efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kartu kredit ini merupakan amanat dari Permendagri 79 tahun 2022. Meskipun terlambat, kami memahami bahwa membangun suasana digital tidaklah mudah. Namun, dengan kartu kredit ini, kita dapat meningkatkan kecepatan, efisiensi, dan akuntabilitas transaksi keuangan,” lanjutnya.
Akmal Malik juga menyoroti tantangan dalam membangun digitalisasi keuangan di kalangan pemerintah daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia menyebut bahwa pendekatan manual dan tradisional dalam pengelolaan keuangan dapat direduksi dengan hadirnya kartu kredit ini, yang akan mempercepat relasi anggaran dan mengurangi ketergantungan pada prosedur manual.
“Meskipun saat ini kita fokus pada UP (Uang Persediaan) dulu, kami yakin bahwa dengan kartu kredit ini, relasi anggaran akan lebih cepat. Tidak perlu lagi menunggu uang dicairkan, bisa langsung melaksanakan kegiatan dengan uang yang sudah ada di kartu,” jelasnya.
Penjabat Gubernur juga menambahkan bahwa kecepatan dan kekuatan bank dalam mendukung digitalisasi ini menjadi hal yang penting.
“Ini adalah langkah awal yang akan mendorong akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi transaksi keuangan. Kami mulai dari pemerintah provinsi, dan kami juga mendorong kabupaten/kota untuk mengikuti langkah ini,” tambahnya.
Dengan adanya KKPD, diharapkan tata kelola keuangan daerah di Kalimantan Timur akan semakin baik dan modern, sesuai dengan kebutuhan zaman yang terus berkembang.
“Kontrol keuangan akan jauh lebih baik dengan kartu kredit ini. Ini adalah awal dari perubahan besar dalam pengelolaan keuangan daerah kita,” pungkas Akmal Malik.
Acara peluncuran ini dihadiri oleh berbagai pejabat penting dari lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur, serta perwakilan dari Bank Indonesia dan Bank BPD Kaltimtara. (IN)
