Wakil Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Arif Kurniawan, memberikan keterangan kepada wartawan usai mengikuti Rapat Paripurna Persetujuan Bersama Raperda APBD 2026 di Gedung DPRD Kota Samarinda. (Foto: Fathur)
Indcyber.com, SAMARINDA — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Samarinda menegaskan bahwa APBD Kota Samarinda Tahun Anggaran 2026 harus fokus pada program yang benar-benar menyentuh masyarakat, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.
Usai mengikuti Rapat Paripurna Persetujuan Bersama Raperda APBD 2026, Wakil Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Arif Kurniawan, menyampaikan pandangan dan catatan penting Fraksi PKS terkait arah kebijakan anggaran, Jumat malam (28/11/2025).
Apresiasi Kinerja Pemerintah
Arif membuka keterangannya dengan menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota Samarinda dan jajaran pemerintah atas sejumlah prestasi yang diraih sepanjang tahun 2025, seperti Anugerah Kota Layak Anak, penghargaan sebagai kota terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah se-Kaltim, dan predikat kinerja tertinggi dari Kementerian Dalam Negeri.
“Apresiasi ini kami sampaikan sebagai dukungan atas capaian pemerintah. Namun, setelah itu, kami juga memberikan catatan penting untuk perbaikan ke depan,” jelas Arif.
Mitigasi Tekanan Fiskal dan Prioritas Layanan Dasar
Menurut Arif, meski Pemkot Samarinda cepat merespons dampak pemangkasan dana transfer daerah, pengalaman tersebut menjadi pelajaran penting untuk memastikan pengelolaan APBD lebih bijak dan transparan. Fraksi PKS menekankan perlunya prioritas pada sektor yang langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat, termasuk pengentasan kemiskinan, penanganan pengangguran, keamanan, pendidikan, dan kesehatan.
Perkuat Program yang Langsung Dirasakan Masyarakat
PKS mendorong pemerintah untuk memperkuat dan memperluas program yang terbukti berdampak nyata, seperti Program Pro Bebaya. Fraksi ini juga mendorong adanya tambahan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi kelompok masyarakat miskin agar intervensi pemerintah lebih tepat sasaran.
“Program yang langsung menyentuh masyarakat harus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan,” tegas Arif.
Dorong Inovasi dan Pemberdayaan Ekonomi Warga
Selain itu, Fraksi PKS mendorong Pemkot mengadopsi model inovasi pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berhasil diterapkan di daerah lain, termasuk pengelolaan infaq dan shodaqoh produktif, pendampingan UMKM, serta skema bantuan komunitas untuk mendorong aktivitas ekonomi lokal.
“Inovasi yang baik harus didukung payung hukum agar dapat berjalan optimal di Samarinda. Langkah ini penting untuk menggerakkan ekonomi masyarakat bawah,” ujar Arif.
PAD Kreatif Tanpa Beban Warga
Arif juga menekankan pentingnya strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang inovatif tanpa menambah beban pajak masyarakat.
“Pajak lagi, pajak lagi bukan solusi. Pemkot harus mencari cara kreatif agar PAD meningkat tanpa membebani warga,” tambahnya.
Harapan Pasca Pengesahan APBD 2026
Di akhir keterangannya, Arif berharap semua catatan dan masukan Fraksi PKS dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah. Menurutnya, APBD 2026 harus benar-benar menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Kami berharap pemerintah sungguh-sungguh menjalankan program inovatif dan pro-rakyat sesuai keputusan APBD 2026,” pungkasnya.
Reporter: Fathur | Editor: Awang
