Paser, indcyber.com – Berdasarkan dokumentasi produk jurnalistik yang beredar, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud secara sepihak memutuskankan pengalihan trase (jalur) proyek pembangunan jalan yang semula direncanakan melalui Desa Muara Lembakan dialihkan menuju Desa Kepala Telake, Kabupaten Paser. Keputusan ini diambil secara instan dalam forum kunjungan kerja usai berdialog singkat dengan Wakil Bupati Paser Ikhwan Antasari dan anggota DPRD Paser.
Meski diklaim demi efisiensi jarak tempuh dan konektivitas batas wilayah Kaltim-Kalteng, perombakan trase proyek infrastruktur bernilai anggaran tahun jamak (multiyears contract) ini memicu sorotan tajam dari perspektif tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), transparansi anggaran, serta potensi pelanggaran prosedur hukum administrasi negara.
Pendekatan kebijakan publik yang mendadak (policy on the spot) tanpa melalui kajian akademis, studi kelayakan (feasibility study) yang transparan, dan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) secara formal membuka celah pelanggaran hukum serius:
1. Pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)
* Asas Kepastian Hukum & Kecermatan: Perencanaan infrastruktur strategis dengan skema tahun jamak (multiyears contract) mengikat keuangan negara/daerah dalam jangka panjang. Mengubah trase secara instan hanya berdasarkan dialog lisan (“Pak Wakil Bupati, Bu Sekda, setuju ya? Kita geser…”) melanggar prinsip kecermatan dan akuntabilitas administratif.
* Potensi Maladministrasi: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, setiap Keputusan dan/atau Tindakan pejabat pemerintahan wajib didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB. Keputusan ubah trase kilat berisiko dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang (abus de droit).
2. Pelanggaran Prosedur Perencanaan Pembangunan & Penganggaran (UU No. 25 Tahun 2004 & UU No. 23 Tahun 2014)
* Perubahan trase jalan provinsi bukanlah perkara memindahkan garis di atas peta, melainkan mengubah dokumen perencanaan resmi (RPJMD/RKPD).
* Mengalihkan alokasi proyek fisik tanpa melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang partisipatif dan evaluasi DPRD secara formal mencederai hak konstitusional masyarakat di wilayah yang sebelumnya telah ditetapkan (Desa Muara Lembakan).
3. Ancaman Pelanggaran UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terkait Perubahan Anggaran
* Perubahan trase secara mendadak dikhawatirkan berdampak pada pembengkakan biaya (cost overrun), penggelembungan anggaran (mark-up), atau ketidaksesuaian spesifikasi teknik konstruksi karena minimnya perencanaan teknis yang matang.
* Jika pengalihan jalur ini terbukti menguntungkan pihak swasta tertentu (seperti korporasi perkebunan atau pertambangan di sekitar Desa Kepala Telake), maka hal ini dapat dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara.
* Pengambilan Keputusan Otoriter: Kebijakan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak diputuskan secara subyektif di lapangan, mengabaikan dokumen perencanaan yang telah disusun matang-matang sebelumnya.
* Beban Fiskal Pemkab Paser: Pemprov Kaltim melimpahkan sebagian beban pembangunan ruas jalan Muara Lembakan–Kepala Telake sepanjang kurang lebih 23 km kepada APBD Kabupaten Paser. Hal ini memaksa daerah mengalihkan pos anggaran lain secara paksa demi mengakomodasi keputusan mendadak Gubernur.
* Transparansi Kajian Lingkungan & AMDAL: Pemindahan trase jalan otomatis mengubah Rencana Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) serta dokumen izin pinjam pakai kawasan hutan (jika melewati kawasan hutan). Apakah kajian tersebut sudah diselesaikan sebelum proyek multiyears 2027 diketok?
Perombakan trase jalan Gerunggung-Kepala Telake ini sarat akan aroma politis dan kecacatan prosedural. Penegak hukum (KPK, Kejaksaan, hingga Kementerian Dalam Negeri) didesak untuk mengaudit ketat proses perencanaan ini guna memastikan tidak ada konflik kepentingan (conflict of interest) di balik manuver pemindahan jalur infrastruktur strategis tersebut.( Iansyah)
![]()

