SAMARINDA , indcyber.com— Pengelolaan dana hibah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) senilai Rp175 miliar pada Tahun Anggaran 2024 kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Kaltim mengindikasikan praktik keterbelakangan akuntabilitas dan dugaan pelanggaran regulasi yang berpotensi merugikan keuangan daerah.
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemprov Kaltim TA 2024, pengelolaan anggaran raksasa ini diwarnai oleh pengabaian aturan administrasi, ketiadaan laporan pengawasan wajib, hingga ribuan dokumen transaksi yang mengambang tanpa kejelasan hukum.
1. Pengendapan Sisa Dana Rp19,1 Miliar Tanpa Rencana Penggunaan Resmi
Hasil pemeriksaan BPK pada rekening koran per 10 Januari 2025 mengungkapkan sisa dana hibah yang mengendap di KONI Kaltim mencapai Rp19.100.818.967,30.
* Bentuk Pelanggaran: Hingga berakhirnya tahun anggaran 2024, KONI Kaltim tidak menyampaikan rencana penggunaan sisa anggaran tersebut kepada SKPD pemberi hibah.
* Koreksi Tata Kelola: Penahanan sisa anggaran daerah tanpa pelaporan resmi melanggar asas transparansi pengelolaan keuangan negara/daerah. Batas waktu pelaporan yang ditargetkan hingga Maret 2025 menegaskan adanya penundaan kewajiban pertanggungjawaban dana publik secara sistematis.
2. Transaksi Rp8,5 Miliar Cacat Administrasi dan Rawan Penyimpangan
Melalui uji petik terhadap penerima hibah dan konfirmasi pihak ketiga, BPK membongkar dokumen pertanggungjawaban KONI Kaltim senilai Rp8.567.173.775,00 yang tidak didukung bukti administrasi yang sah dan lengkap.
* Bentuk Pelanggaran: Pengeluaran dana publik senilai miliaran rupiah wajib disertai bukti transaksi yang komprehensif, legal, dan terverifikasi. Transaksi tanpa kelengkapan administrasi ini merupakan bentuk pelanggaran tata kelola keuangan negara yang membuka celah terjadinya penyalahgunaan wewenang, spurious disbursement, hingga pengeluaran fiktif.
3. Pembiaran Organisasi: Dispora Kaltim Melanggar Pergub No. 23/2021
Kelemahan ini bukan hanya bertumpu pada penerima hibah, melainkan pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Kaltim selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penanggung jawab.
* Bentuk Pelanggaran Regulasi: BPK menemukan bahwa Dispora Kaltim sama sekali belum menyusun laporan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap penerima hibah.
* Landasan Hukum yang Dilanggar: Tindakan pengabaian pengawasan ini secara tegas melanggar Peraturan Gubernur (Pergub) Kaltim Nomor 23 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.
* Dampak: Kelalaian Dispora Kaltim menyusun laporan monev atas dana Rp175 miliar merupakan bentuk pembiaran (omission) yang mengaburkan fungsi kontrol pemerintah daerah terhadap penggunaan uang publik.
Rincian Data Temuan BPK
| Parameter Anggaran / Temuan | Nilai Nominal (Rp) | Dasar Hukum / Regulasi Dilanggar | Catatan Kritis BPK |
|—|—|—|—|
| Total Realisasi Hibah KONI Kaltim | Rp175.000.000.000,00 | Permendagri & Pergub Kaltim No. 23/2021 | Alokasi anggaran raksasa tanpa imbangan pengawasan ketat. |
| Sisa Dana Belum Dilaporkan | Rp19.100.818.967,30 | Asas Transparansi UU Keuangan Negara | Pengendapan sisa anggaran tanpa Rencana Penggunaan Anggaran. |
| SPJ Cacat / Unverified | Rp8.567.173.775,00 | Standar Akuntansi Pemerintahan / SAP | Transaksi tidak didukung bukti administrasi lengkap. |
| Monitoring & Evaluasi Dispora | Nihil (Belum Disusun) | Pergub Kaltim Nomor 23 Tahun 2021 | SKPD Pemprov Kaltim lalai menjalankan fungsi pengawasan wajib. |
Tuntutan Akuntabilitas Keuangan Publik
Realisasi dana hibah sebesar Rp175 miliar yang bersumber dari APBD Kaltim tidak dapat diperlakukan sebagai dana tanpa pengawasan. Publik dan institusi penegak hukum berhak mendesak:
* Evaluasi Total Dispora Kaltim: Pengusutan atas kelalaian penyusunan laporan monev yang melanggar Pergub Kaltim No. 23/2021.
* Audit Investigatif KONI Kaltim: Pemeriksaan lanjutan atas dokumen pertanggungjawaban Rp8,5 miliar yang cacat administrasi serta kepastian pengembalian atau penggunaan sisa dana Rp19,1 miliar.( Farid)
