Indcyber.com, Jakarta – jum’at 16/10 Pimpinan LPP TIPIKOR Kalimantan timur datangi gedung komisi pemberantasan korupsi Jln. Kuningan Persada Kav-4 Jakarta, untuk melakukan audiensi dan melaporkan sejumlah kasus korupsi di kabupaten dan kota se-kalimantan timur.
Surat tersebut selanjutnya akan di proses dan pemantauan akses alur penanganan hasil tindak lanjutnya dapat menghubungi staf KPK yang di berikan dari humas KPK pada saat penyampaian surat tersebut.
Ketua lpp tipikor kaltim a syahruji awp bersama rombongan pimpinan lainnya, bahwa pelaporan ini bertujuan untuk memberikan kejelasan hukum terkait sejumlah kasus yang membelit pejabat di kaltim khususnya di kabupaten kutai timur.
” sesuai tugas dan pokok kami melakukan pengawasan terhadap tindakan kasus korupsi, ini akan kami kawal hingga ada keadilan seadil-adilnya, jangan ada keadilan yang pilih atau karena sebuah kepentingan politik, itu yang sedang kami lakukan.”
Sementara itu juru bicara lpp tipikor kaltim aminuddin, kehadirannya di gedung kpk selain audiensi juga melakukan penyampaian pelaporan sejumlah kasus di kaltim. ” ya kita sudah mengumpulkan data terhadap sejumlah kasus korupsi di kaltim, setebal 2,5 inci, nanti kita akan kupas bersama Kpk. Kami siap membantu kpk dalam memberikan informasi sekecil apapun terkait tindakan korupsi di kaltim, termasuk bukti – bukti yang di perlukan Kpk nantinya.”
Sejak kpk melakukan oprasi tangkap tangan (ott) belum lama ini di kaltim, banyak isu miring yang berkembang di masyarakat kaltim, dari permainan politik dan kekuasaan, hingga isu kedilan yang dinilai masih jauh dari memuaskan, karena bukan rahasia umum lagi, masih ada sejumlah tokoh sentral yang justru sangat terkait tetap bebas berkeliaran bahkan melenggang maju dalam pilkada.
” masyarakat kaltim secara umum hanya perlu penjelasan dan kejelasan, khususnya mereka yang tidak tertangkap, sebenarnya masih satu gerbong, namun aman- aman saja, ” kata aminuddin.
Untuk itu lpp tipikor kaltim akan bekerja 
semaksimal mungkin untuk menjawab kegelisaan maayarakat kaltim dengan membawa sejumlah data dan mempertanyakan kepada peneggak keadIlan dari kejaksaan hingga kpk ri di jakarta terhadap dugaan keterlibatan sejumlah pejabat dalam serangkaian tindakan korupsi. (Aminuddin)
