INDCYBER.COM , SAMARINDA – Gubernur Kaltim Isran Noor telah menyurati Presiden Republik Indonesia Joko Widodo terkait penunjukan dan pelantikan Sekretaris Daerah Pemprov Kaltim Abdullah Sani.
“Bapak Gubernur telah menyurati Presiden. Kami masih menunggu jawaban dari Bapak Presiden. Mudah-mudahan ada reaksi dari Presiden,” kata Pelaksana Tugas Sekda Pemprov Kaltim, Meiliana, Senin (11/2/2019) lalu.
Meiliana menambahkan dirinya tidak tahu isi surat dari Gubernur Kaltim kepada Presiden. Isi konsep surat tersebut disusun oleh Biro Hukum Pemprov Kaltim.
“Saya tidak tahu apa isinya. Yang menyusun konsep surat itu dari Biro Hukum. Silahkan tanya ke Biro Hukum,” ujarnya
Sementara itu, penunjukan pelaksana tugas Sekda Pemprov Kaltim terhadap dirinya, Meiliana menjelaskan bahwa hal tersebut dibuat Surat Keputusan (SK) Gubernur Kaltim dan telah dilaporkan Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri.
Meiliana menilai kegiatan Pemprov Kaltim tetap berjalan normal dan kondusif meski Sekda masih dijabat seorang pelaksana tugas.
“Pemerintah jalan saja dan kondusif meski Sekdaprov masih saya, “imbuh Meiliana
Sebelumnya, Gubernur Kaltim Isran Noor mengaku masih belum bisa melantik Abdullah Sani sebagai Sekretaris Provinsi. Hal ini dikarenakan, dirinya perlu koordinasi dengan pemerintah pusat.
“Kita melakukan koordinasi, bukan tidak mau melantik. Tapi, melakukan hal yang terbaik dari hal hal yang baik. Itu kan semua Keputusan Presiden,” ujar Isran, pada beberapa waktu lalu.
Diketahui, Kemendagri telah menanggapi surat Gubernur Kaltim nomor: 821 -2/111.2-5559/TUUA/BKD/2018 tanggal 28 Desember 2018 Perihal Perpanjangan masa jabatan Penjabat Sekretaris Provinsi Kaltim.
Dalam surat tersebut, penunjukan Abdullah Sani sebagai Sekprov tertuang dalam Keputusan Presiden RI Nomor 133/TPA Tahun 2018 tanggal 2 November 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Tapi meskipun sudah ada kepres bahwa Abdullah Sani lah yang harusnya di lantik sebagai Sekdaprov Kaltim namun hingga detik ini Gubernur Kaltim masih enggan melantik Sani dengan alasan perlu koordinasi dengan Pemerintah pusat, Ada apa dibalik ini semua? (sp)
