KUTAI KARTANEGARA, Indcyber.com — Kasus dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur mencuat di Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Peristiwa yang diduga berlangsung sejak sekitar tahun 2024 hingga Juli 2026 itu kini resmi masuk ke meja penegak hukum setelah orang tua korban menolak tawaran penyelesaian adat bernilai Rp40 juta dan melaporkan terlapor berinisial Akas ke kepolisian.
​Laporan tersebut tercatat dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan (STTLP) Nomor: STTLP/B/10/XI/2026/SPKT/POLSEK TABANG/POLRES KUTAI KARTANEGARA/POLDA KALIMANTAN TIMUR berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/10/XI/2026/SPKT/POLSEK TABANG/POLRES KUTAI KARTANEGARA/POLDA KALIMANTAN TIMUR pada Rabu, 18 November 2026 pukul 11.56 WITA.
​Terungkap dari Keterangan Istri Terlapor
​Pelapor, Pilis Bilung (49), warga RT 02 Desa Umaq Bekuay, Kecamatan Tabang, melaporkan dugaan perbuatan tersebut menimpa anaknya, Henni Afriyanti. Lokasi kejadian dalam laporan disebut berada di Jalan Poros PU RT 03, Desa Umaq Bekuay, Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara.
​Berdasarkan uraian dalam STTLP, tabir dugaan perbuatan itu mulai terbuka pada Selasa, 13 Oktober 2026. Saat itu, Sdri. Rini—yang tercatat sebagai istri terlapor Akas—datang ke rumah pelapor untuk menyampaikan informasi bahwa Henni Afriyanti telah disetubuhi oleh suaminya, Akas. Pelapor sempat berupaya menanyakan kebenaran informasi tersebut kepada anaknya, namun saat itu korban belum mau bercerita. 
​Upaya Adat Gagal, Orang Tua Pilih Jalur Hukum
​Pada akhir Oktober 2026, pelapor dan istrinya berinisiatif mengadukan persoalan ini kepada kepala adat Umaq Bekuay, namun pertemuan belum dapat terlaksana karena kepala adat sakit.
​Pertemuan baru digelar pada Minggu, 8 November 2026 sekitar pukul 15.00 WITA di rumah pelapor, dipimpin kepala adat desa Umaq Bekuay dan dihadiri staf adat. Dalam pertemuan tersebut dibahas dugaan perbuatan Akas terhadap Henni Afriyanti yang diketahui terjadi dalam rentang sekitar tahun 2024 sampai Juli 2026.
​Pihak adat Umaq Bekuay mengajukan usulan penyelesaian berupa denda sebesar Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah) sekaligus mengajak berdamai. Namun, pelapor selaku orang tua korban menolak usulan tersebut dan memilih menempuh jalur hukum dengan melapor ke Polsek Tabang pada 18 November 2026. Dokumen STTLP tersebut ditandatangani pelapor dan diketahui oleh KA SPKT Sektor Tabang, AIPTU Muhammad Sailan Kaslan.
​Kuliti Jeratan Hukum: Pelanggaran Berat UU Perlindungan Anak
​Dalam STTLP, perkara ini dikualifikasikan sebagai dugaan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
​Secara substansi hukum, kejahatan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius yang menyasar kelompok rentan dan menimbulkan dampak psikologis, sosial, serta masa depan jangka panjang bagi korban. Terlebih, rentang waktu dugaan kejadian yang tercantum dalam laporan—sekitar tahun 2024 hingga Juli 2026—menunjukkan dugaan perbuatan yang tidak terjadi secara insidental sesaat, melainkan berlangsung dalam kurun waktu panjang.
​Di sisi lain, penolakan pihak keluarga terhadap skema denda adat dan perdamaian menegaskan bahwa kepentingan perlindungan anak dan penegakan hukum pidana tidak dapat dikompromikan semata melalui ganti rugi materiil.
​Desakan Kewaspadaan Aparat: Jangan Sampai Kehilangan Jejak
​Di tengah bergulirnya proses laporan polisi, muncul informasi bahwa terlapor Akas diduga melarikan diri bersama keponakannya menggunakan mobil pribadi. Jika informasi pelarian ini benar adanya, langkah cepat, terukur, dan senyap dari aparat kepolisian menjadi krusial.
​Polsek Tabang bersama jajaran Polres Kutai Kartanegara perlu segera melakukan pendalaman menyeluruh—mulai dari pemeriksaan saksi-saksi, pengamanan barang bukti, pendampingan psikologis dan perlindungan bagi korban serta keluarga, hingga penelusuran pergerakan dan keberadaan terlapor di lapangan. Aparat penegak hukum dituntut sigap bergerak sebelum terlapor semakin jauh menghilangkan jejak dan menghambat proses penyidikan.(H/Y)
![]()

