TENGGARONG, indcyber.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) resmi mengunci kesepakatan strategis. Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 disahkan dalam Rapat Paripurna ke-11 Masa Sidang I, Rabu (30/9/2026).
Bukan sekadar penyesuaian angka di atas kertas, perubahan fiskal ini menjadi komitmen nyata untuk menjawab dinamika ekonomi, optimalisasi pendapatan, hingga percepatan pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar bagi masyarakat Kukar.
Rasionalisasi Anggaran: Belanja Operasional Turun, Belanja Modal Digas!
Dalam laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kukar yang dibacakan oleh Juru Bicara Banggar, Farida, terungkap adanya pergeseran postur anggaran yang signifikan demi efisiensi dan efektivitas pembangunan daerah.
Dari sisi pendapatan, total pendapatan daerah mengalami kenaikan dari Rp6,726 triliun menjadi Rp6,803 triliun (bertambah sekitar Rp76,97 miliar). Pendapatan transfer tercatat mendominasi naik menjadi Rp6,055 triliun, meski Pendapatan Asli Daerah (PAD) terkoreksi dari Rp1,092 triliun menjadi Rp727,86 miliar.
Langkah berani diambil pada sektor belanja. Banggar mencatat adanya rasionalisasi atau penurunan belanja operasional sebesar Rp313,01 miliar menjadi Rp5,221 triliun. Menariknya, pemangkasan ini diimbangi dengan kenaikan belanja modal sebesar Rp373,83 miliar hingga menyentuh angka Rp1,331 triliun.
“Banggar menilai rasionalisasi belanja operasional perlu diimbangi dengan peningkatan belanja modal agar efisiensi anggaran tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik,” tegas Farida.
Secara keseluruhan, total belanja daerah mengalami efisiensi dari Rp7,216 triliun menjadi Rp7,122 triliun. Sementara dari sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan tercatat naik menjadi Rp1,149 triliun dengan pembiayaan netto berada di angka Rp318,85 miliar.
Catatan Kritis Fraksi: Dari Transparansi Pinjaman hingga Utang Pihak Ketiga
Kendati sepakat untuk mengesahkan APBD Perubahan 2026, dinamika ruang sidang tetap tajam dengan deretan catatan kritis dari berbagai fraksi DPRD Kukar yang menyoroti masa depan fiskal daerah:
-
PDI Perjuangan: Menyoroti urgensi optimalisasi pajak dan retribusi daerah serta penyelesaian tuntas kewajiban kepada pihak ketiga.
-
Golkar: Menekankan pentingnya menjaga realisme kondisi fiskal, efisiensi belanja secara menyeluruh, dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan.
-
Gerindra: Meminta transparansi penuh terkait kebijakan pinjaman daerah sebesar Rp820,95 miliar—mulai dari alokasi penggunaan, mekanisme pembayaran, hingga dampaknya terhadap ruang fiskal jangka panjang.
-
PAN: Mengkritisi kemampuan riil kas daerah, risiko utang pihak ketiga, serta beban bunga pinjaman yang ditaksir mencapai Rp23,42 miliar.
-
NasDem: Mendorong penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) guna menggenjot PAD, serta percepatan program prioritas infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan UMKM.
-
PKB: Menyoroti pentingnya optimalisasi sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), pengawasan ketat terhadap pemanfaatan jalan kabupaten, hingga evaluasi mendalam atas kegiatan APBD murni yang belum sempat terlaksana.
Komitmen DPRD: “Kertas Sudah Disahkan, Pengawasan Ketat Dimulai!”
Menanggapi deretan catatan kritis tersebut, pihak eksekutif (Pemkab Kukar) telah menyampaikan tanggapan resmi terkait strategi penguatan PAD, efisiensi belanja, pelayanan dasar, hingga manajemen pinjaman dan arus kas.
Meski demikian, Banggar DPRD Kukar menegaskan bahwa jawaban dan respons pemerintah daerah tidak serta-merta menyelesaikan seluruh persoalan secara instan. DPRD memastikan fungsi kontrol akan terus berjalan maksimal.
“Respons pemerintah belum tentu berarti seluruh persoalan selesai. Kami di DPRD akan terus mengawal dan mengawasi ketat pelaksanaan APBD Perubahan 2026 ini hingga akhir tahun anggaran demi kepentingan masyarakat Kukar,” pungkas Farida menutup laporan.
Dengan disahkannya APBD Perubahan 2026 ini, bola panas kini berada di tangan eksekutif untuk membuktikan efektivitas belanja modal, transparansi pengelolaan pinjaman, serta ketepatan sasaran program demi kesejahteraan masyarakat Kutai Kartanegara.(adv)
