Anggota DPRD Kaltim Fraksi PKS Dapil 2 Balikpapan Hj Fitri Maisyaroh foto bersama konstituennya saat reses masa sidang II Tahun 2020.(foto istimewa)
Penulis: Slamet Pujiono
INDCYBER.COM, BALIKPAPAN-Serap aspirasi masyarakat atau reses anggota DPRD Kaltim masa sidang II Tahun 2020 menyisakan empat hari lagi, tepatnya reses dimulai tanggal 22 hingga tanggal 29 Juli 2020.
Hj Fitri Maisyaroh politisi PKS yang mewakili kaum hawa Kota Balikpapan kembali turun langsung ke masyarakat guna menggali serta menyerap aspirasi masyarakat di daerah konstituennya yaitu Dapil 2 Kota Madinatul Iman Balikpapan.
Anggota DPRD Kaltim fraksi PKS Hj Fitri Maisyaroh yang juga anggota Komisi IV melakukan kegiatan reses di tiga titik, yakni di Kelurahan Gunung Bahagia, Kelurahan Sepinggan dan Kelurahan Sepinggan Raya.
“Alhamdulillah pada reses pada masa sidang II Tahun 2020 dapat terlaksana dengan lancar meskipun kondisi saat ini masih dalam pandemi Covid-19.Silaturahmi dengan konstituen tetap terjalin namun pertemuan tersebut juga tetap mematuhi protokoler Kesehatan Covid-19 yaitu pakai masker,jaga jarak dan cuci tangan pakai sabun,”ujar Hj Fitri Maisyaroh kepada indcyber.com via pesan singkat WhatsApp, Minggu (26/7/2020).
Banyak keluhan masyarakat Kota Balikpapan yang disampaikan kepada politisi perempuan PKS ini, diantaranya kurangnya jumlah sekolahan untuk jenjang menengah ke atas baik SMA maupun SMK.
“Aspirasi masyarakat macam macam ya diantaranya menyampaikan sangat kurangnya jumlah SMA/SMKN sehingga banyak siswa siswi dari keluarga PKH atau keluarga kurang mampu yang tidak bisa diterima di SMA atau SMKN yang ada di Balikpapan.Mengingat jalur afirmasi hanya sedikit sehingga tidak sebanding dengan jumlah keluarga miskin,”urainya.
Masih sambung Fitri Maisyaroh diharapkan kuota untuk jalur afirmasi dapat ditambah atau dengan alternatif penambahan ruang kelas dengan membangun gedung baru untuk SMA/SMKN.Disamping hal tersebut juga banyak masyarakat yang mengeluhkan proses belajar mengajar via daring atau online.
“Pembelajaran via daring menyisakan banyak keluhan baik dari para guru yang belum terbiasa maupun keluhan para orang tua yang tidak mampu mendampingi anak-anaknya serta tidak mampu dari segi biaya kuota pulsa khususnya paket data maupun biaya pengadaan handphone baru bagi keluarga yang punya anak usia sekolah dalam jumlah banyak, sementara jam belajar daringnya bersamaan,”bebernya.
Hasil dari reses di tiga Kelurahan, yakni Kelurahan Gunung Bahagia, Kelurahan Sepinggan dan Kelurahan Sepinggan Raya rata rata yang mereka keluhkan sama.Bukan hanya itu saja, warga juga menyampaikan pembengkakan dalam pembayaran tagihan air PDAM maupun pembayaran tagihan listrik.
“Selain masalah pendidikan, warga juga menyampaikan keluhannya terkait pembengkakan tagihan air PDAM dan tagihan listrik apalagi dalam situasi pandemi Covid-19 seperti saat ini tentunya mengurangi pendapatan mereka sehingga merasa berat.Warga juga menyampaikan jika pembagian bantuan sosial bagi warga terdampak Covid-19 menurut mereka rasakan sangat tidak merata,”tukasnya.
Semua aspirasi masyarakat telah ditampung oleh wakil rakyat Dapil 2 Balikpapan dari partai PKS Hj Fitri Maisyaroh selanjutnya akan di sampaikan dalam paripurna DPRD Kaltim setelah kegiatan reses dengan terus berkoordinasi dengan Dinas terkait agar apa yang menjadi aspirasi masyarakat Balikpapan dapat terealisasi.
“Alhamdulillah dari reses di masing-masing kelurahan semua hampir sama, aspirasi masyarakat akan kami sampaikan di paripurna DPRD Kaltim setelah reses nanti.Kami tentunya juga terus berkoordinasi dengan Dinas terkait guna menyampaikan aspirasi masyarakat Balikpapan.Tidak hanya sampai disitu, saya juga akan terus berjuang agar mendapatkan anggaran perubahan ataupun anggaran murni Tahun 2021 sehingga semua aspirasi mereka dapat terealisasi meskipun secara bertahap,”pungkasnya.
Berikut ini hasil reses anggota DPRD Kaltim dari fraksi PKS Hj Fitri Maisyaroh di tiga Kelurahan:
– Kelurahan Gunung Bahagia
– Kelurahan Sepinggan
– Kelurahan Sepinggan Raya
Dengan Aspirasinya :
1. Kurangnya jumlah SMA/SMKN di Balikpapan sehingga banyak siswa keluarga PKH atau siswa dari keluarga tidak mampu yang tidak bisa diterima di SMA/SMKN tersebut mengingat kuota jalur afirmasi hanya sedikit tidak sebanding dgn jumlah keluarga miskin.
Diharapkan kuota jalur afirmasi ditambah atau ruang kelas ditambah atau dibangun SMA/SMKN baru.
2. Pembelajaran via daring menyisakan banyak keluhan baik dari para guru yang belum terbiasa maupun keluhan para orang tua yang tidak mampu mendampingi anak-anaknya dan juga tidak mampu dari segi biaya kuota pulsa atau paket data internet maupun biaya pengadaan handphone baru bagi keluarga yang punya anak usia sekolah dalam jumlah banyak, sementara jam belajar daringnya bersamaan.
3. Membengkaknya pembayaran tagihan PDAM
4. Membengkaknya pembayaran tagihan Listrik
5. Bantuan Sosial bagi warga yang terdampak covid-19 dirasakan tidak merata oleh masyarakat.
