Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, (Foto: Fathur)
Indcyber.com, SAMARINDA – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, menegaskan bahwa peningkatan partisipasi perempuan dalam politik tidak cukup hanya diukur dari jumlah kursi legislatif yang berhasil ditempati, tetapi harus dibarengi dengan penguatan kapasitas dan pengaruh perempuan dalam proses pengambilan keputusan strategis.
Dalam wawancaranya pada Selasa (21/5/2025), Sri Puji mengungkapkan bahwa kesenjangan kualitas keterlibatan perempuan dalam politik lokal masih menjadi tantangan serius yang perlu segera diatasi. Meskipun secara kuantitatif jumlah legislator perempuan meningkat, ia menilai banyak dari mereka masih terpinggirkan dalam proses perumusan kebijakan publik yang berdampak luas.
“Kita butuh lebih dari sekadar representasi. Kita butuh perempuan yang mampu bersuara kuat, memberikan pandangan tajam, dan memengaruhi arah kebijakan, khususnya di isu-isu sosial, pendidikan, dan kesejahteraan,” tegas politisi senior ini.
Sebagai legislator yang telah berkiprah lebih dari satu dekade, Sri Puji menyoroti kurangnya akses pendidikan politik dan kepemimpinan bagi perempuan, yang menurutnya menjadi akar dari rendahnya daya tawar mereka di ruang-ruang pengambilan keputusan.
“Kalau kita ingin membangun barisan pemimpin perempuan yang tangguh, maka investasi paling awal adalah di pendidikan politik dan peningkatan kapasitas,” katanya.
Ia juga menyambut baik adanya regulasi terkait kuota minimal 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen, namun menggarisbawahi bahwa kebijakan afirmatif tersebut harus diiringi dengan dukungan sistemik, seperti pelatihan berkelanjutan, penguatan jaringan perempuan politisi, dan terciptanya lingkungan legislatif yang inklusif dan bebas dari diskriminasi gender.
Menurutnya, memperkuat posisi perempuan dalam politik bukan hanya soal keadilan representasi, tetapi juga menyangkut kualitas kebijakan yang dihasilkan. Ia percaya bahwa perempuan membawa perspektif khas yang lebih peka terhadap persoalan-persoalan sosial yang kerap luput dari perhatian.
“Kehadiran perempuan di parlemen mampu menghasilkan kebijakan yang lebih menyeluruh dan berpihak pada kelompok rentan. Kita butuh perspektif itu dalam pembangunan,” tambahnya.
Sri Puji mendorong agar pemerintah daerah, partai politik, dan organisasi masyarakat sipil berperan aktif menciptakan ekosistem politik yang mendukung keterlibatan perempuan secara bermakna. Sinergi lintas sektor ini, menurutnya, adalah kunci menuju pembangunan yang adil dan berkelanjutan.
“Perempuan tidak hanya pelengkap demokrasi, mereka adalah aktor penting pembangunan. Tugas kita adalah memastikan mereka diberi ruang, dukungan, dan kesempatan yang setara,” pungkasnya.
Reporter: Fathur | Editor: Awang | ADV
